Penyebab 100 Anak di Kepahiang Ajukan Dispensasi Menikah pada 2022

KOMPAS.com - Pengadilan Agama Kepahiang, Bengkulu, mencatat bahwa terdapat 100 anak berusia kurang dari 18 tahun yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sejak Januari 2022 hingga pertengahan Oktober 2022.

Dispensasi nikah adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau orang tuanya yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Meski begitu, Panitera Pengadilan Agama Kepahiang, Saibu mengatakan, jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang mulai menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

"Tahun ini menurun ya kalau dibandingkan beberapa tahun lalu," kata Saibu, dikutip dari TribunBengkulu.com, Jumat (21/10/2022).

Saibu mengungkapkan, jumlah pengajuan dispensasi nikah tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 172 orang.

"Tahun 2019 ada 44 pengajuan dispensasi pernikahan, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 122 pengajuan dispensasi perkawinan," ujar Saibu.

Saibu menjelaskan, tak semua permohonan itu akan dikabulkan. Pihaknya bekerja sama dengan Dinas PPKBP3A akan melihat kondisi pemohon terlebih dahulu.

Dia pun menuturkan, ada beberapa faktor pemicu pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang, meski sebagian dari para pemohon mengetahui bahwa salah satu syarat menikah adalah berusia minimal 19 tahun.

"Ada yang disebabkan karena pergaulan bebas, yang hamil di luar nikah. Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Kepahiang ada yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan," pungkasnya.

Aturan tentang usia minimal menikah

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari 14,18 persen pada tahun 2017 menjadi 15,66 persen pada 2018.

Pernikahan anak usia dini juga meningkat pada masa pandemi Covid-19. Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat, 64.000 anak mengajukan dispensasi menikah pada tahun 2021.

Menurut PPPA, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Selasa (26/10/2022), beberapa faktor yang menjadi pendorong adanya pernikahan dini antara lain, adat, ekonomi, atau kehamilan yang tidak diinginkan.

Padahal, pernikahan dini juga dapat berdampak buruk, seperti meningkatkan risiko stunting, perceraian, serta masalah kesehatan seperti kanker mulut rahim, dan osteoporosis.

Oleh sebab itu, pemerintah merevisi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam aturan baru tersebut, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Sumber: TribunBengkulu.com, Kompas.com (Penulis: Rosy Dewi Arianti Saptoyo | Editor: Sari Hardiyanto)