Gaji ASN Pemkot Solo Tidak Cukup Buat Beli Rumah di Dalam Kota dan Kawasan Terdekat

SOLO, KOMPAS.com - Gaji yang diterima aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah setiap bulan tidak mencukupi membeli rumah di dalam kota maupun daerah terdekat di Solo.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Dwi Ariyatno mengatakan, harga tanah dan bangunan tidak sebanding dengan penghasilan ASN, meski mereka mendapatkan gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Gaji pokok ASN Pemkot Solo paling rendah golongan I sebesar Rp 1,8 juta hingga Rp 1,9 juta. Mereka masih mendapatkan TPP paling rendah Rp 1,5 juta.

Sehingga penghasilan ASN keseluruhan tanpa pekerjaan sambilan paling rendah Rp 3 juta.

"Paling tinggi asumsinya golongan IV gaji pokoknya sekitar Rp 4,5 juta. Kalau dia menduduki jabatan misal yang paling tinggi Pak Sekda ya lumayan. Misal ada tambahan penghasilan di atas Rp 10 juta," terang Dwi dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Dwi mengasumsikan ASN Pemkot Solo golongan III yang mendapatkan penghasilan sekitar Rp 3 sampai Rp 7 juta per bulan tidak mencukupi membeli rumah di kawasan terdekat Solo atau lapis satu.

Dwi mengilustrasikan kawasan lapis satu yakni Blulukan, Kartasura, Colomadu, Tohudan dan Gawanan. Di daerah ini untuk harga tanahnya sudah mahal.

"Itu pun harganya sudah luar biasa tinggi. Lha kemampuan bayar plus biaya pembangunan dengan perhitungan angsuran tiap bulan ditambah DP posisinya masih berat. Bisa mengambil 60 persen dari pendapatan keseluruhan ASN," ungkap dia.

Dwi menambahkan ASN Pemkot Solo punya kemampuan membeli rumah berada di luar daerah Solo yang harganya lebih murah. Di luar daerah pun kata Dwi ada di beberapa kawasan tertentu.

Untuk mendapatkan hunian itu, ASN Pemkot Solo bisa membeli di kawasan lapis tiga. Lapis tiga ini, kata Dwi, misalnya Ngemplak, Asramahaji, Jeruk Sawit, Wonorejo, Mojolaban, dan Bekonang.

"Kalau ingin mendapatkan standar rumah yang paling mungkin yang tipe paling kecil 36 harganya Rp 300 juta sampai Rp 400 juta itu kemampuan kita. Itu adanya lapis ketiga," ungkapnya.

"Praktis ketika mendapatkan rumah di sana pengeluarannya berubah menjadi transport. Pembiayaannya berpindah dari pembiayaan rumah ke pembiayaan mobilitas. Kondisinya seperti itu," sambung Dwi.

Sementara berdasarkan data ASN Pemkot Solo tercatat ada sekitar 6.100 orang. Mereka yang berusia 40 tahun ke bawah rata-rata belum memiliki rumah sendiri.

Mereka ada yang masih ikut orangtua, mengontrak rumah dan menyewa kamar indekos.