Ratusan Honorer di Pemalang Geruduk Kantor Bupati Tuntut Dimasukkan dalam Pendataan

PEMALANG, KOMPAS.com - Ratusan tenaga honorer yang tergabung (Ikatan Pegawai Non ASN Pemalang) IPNA memprotes tak dimasukkannya data mereka ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Aksi para honorer itu dilakukan di kantor Bupati Pemalang, Jumat (30/9/2022).

Massa yang telah berkumpul selanjutnya ditemui Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mansur Hidayat didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) MA Puntodewo.

Mereka menganggap pemerintah kabupaten (Pemkab) Pemalang tak mau melaksanakan pendataan kepada sekitar 6000-an honorer ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bentuk kekonyolan.

Padahal pendataan tersebut secara jelas telah diatur dalam Surat Edaran no B/1511/M.SM.01.00/2022 Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang penataan tenaga non ASN di lingkungan Instansi pemerintah.

Hal itu dikatakan kordinator Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) Heru Kundhimiarso saat mendampingi aksi tersebut.

"Ini sebagai bentuk ketidakbecusan pemerintah daerah, dalam hal ini BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemalang. Ini kekonyolan BKD, kenapa tidak dikomunikasikan sejak awal dengan mereka," ungkapnya.

Kundhi merasa sebagai abdi negara, tenaga honorer non Asn Pemkab Pemalang mempunyai peranan penting meskipun dengan gaji yang kecil.

Dengan pendataan itu maka minimal pemerintah mengakui status dan jasa-jasa mereka.

"Urusan nantinya diterima atau tidak oleh BKN yang penting BKD melaksanakan dulu surat edaran menteri untuk input data ke BKN," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, akhirnya didapatkan sebuah keputusan, nantinya perwakilan dari 'IPNA' dan BKD akan mendatangi BKN (Badan Kepegawaian Nasional) di Jakarta.

"Kita putuskan lebih baik kita konsultasikan dahulu dengan BKN. Nanti hari Senin ke Jakarta, perwakilan 'IPNA' dan BKD datang ke BKN dan Kemen PAN-RB," jelas Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat.

Menurut Kepala BKD Pemalang, alasan tidak dimasukkannya para pegawai honorer ini karena pembayaran gaji mereka dianggarkan dari belanja barang dan jasa.

"Jadi pembayaran gaji mereka itu melalui belanja barang dan jasa, itu salah satu kendalanya. Karena alasan itu pula data belum diunggah. Namun demikian, masih ada waktu dalam masa sanggah," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua IPNA Pemalang Ari Adriyanto menuturkan, pihaknya menginginkan agar para anggotanya diinput datanya.

"Kalau maunya kami, data semua diinput semua. Tidak hanya yang K2, semuanya harus diinput. Dikirim semua ke pusat," tuturnya.

Diketahui, di daerah-daerah lain menginput semua data pegawai non ASN. Hanya di Kabupaten Pemalang yang belum melakukan hal tersebut.