Wagub Jateng Singgung Pemotongan Bansos di Blora, Peringatkan Ribuan Kades di Jateng Perangi Korupsi

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyinggung dana bansos yang disunat di Blora.

Pihaknya memperingatkan 7.809 kepala desa di Jawa Tengah untuk menjauhi korupsi.

"Ada catatan di Kabupaten Blora penangkapan terhadap oknum kades. Nah, kemarin dengan program satu OPD satu desa binaan kami ke sana memberikan edukasi dan memberikan digitalisasi,” tutur Yasin.

Hal itu disampaikan saat membuka Bimtek Desa Antikorupsi di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Jateng, pada Senin (26/9/2022).

Kades Tlogotuwung, Kecamatan Randublatung-Blora, diduga menyelewengkan Dana Desa 2019-2021 dengan akumulasi kerugian mencapai Rp 648 juta.

Sementara, modus yang digunakan oknum kades masih konvensional.

Seperti melakukan mark up, program fiktif, pemotongan anggaran dan pembelian barang tak sesuai spesifikasi.

Melalui kegiatan yang diinisiasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI itu, Yasin menilai edukasi penting untuk dimulai dari lingkup paling kecil.

Terlebih mengingat Data KPK RI dari tahun 2012-2021 kasus korupsi dana desa mencapai 601 dan sebanyak 686 kades se-Indonesia terjerumus di dalamnya.

Dari 7.809 kepala desa atau perangkat yang hadir secara daring, 29 kades mewakili desanya yang akan didapuk sebagai desa antikorupsi.

Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron menyampaikan upaya ini juga tindak lanjut dari permintaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Gowa Juni 2022, saat ajang penghargaan 10 desa.

Yasin menyebutkan, potensi korupsi oknum kades atau perangkat desa mungkin terjadi bila tidak ada integritas.

Godaan itu semakin berat dengan dana desa dengan jumlah yang fantastis yang digelontorkan pemerintah pusat.

Belum lagi bantuan provinsi untuk pengembangan desa. Mulai dari ketahanan, sarana prasarana, hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Catatannya, sejak 2017 dana desa untuk Jawa Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2015, dana desa untuk Jateng sebesar Rp 2,2 triliun, 2016 Rp 5 triliun, 2017 Rp 6 triliun, 2018 Rp 6,7 trliun, 2019 Rp 7,8 triliun, sedangkan untuk 2020-2022 jumlahnya ajek Rp 8,1 triliun.

"Saya berharap, panjenengan semua, karena ini sudah di era keterbukaan. Maka kita juga ikut antisipasi terhadap permasalahan antikorupsi di pemerintahan kita masing-masing," imbau Yasin.