NEWS
Salin Artikel

9 Bulan Belum Digaji, Belasan Guru PPPK Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Para guru ini mengaku gaji mereka belum dibayar sejak November 2021.

Video para guru ini kemudian viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram Hotman Paris, @hotmanparisofficial.

Saat mendatangi Kopi Johny di Kelapa Gading, Jakarta Utara, para guru ini juga membentangkan karton beragam tulisan.

"Wali Kota Balam mengkhianati Peraturan BKN Nomor 18 tahun 2020. Guru PPPK Balam jadi korban!"

"Pak Nadiem turun ke lapangan dong, jgn terima laporan di atas meja,"

Dalam video yang beredar, perwakilan guru yang datang mengatakan mereka sebenarnya sudah diangkat sejak November 2021.

"Tolong, Bang Hotman, kami guru PPPK teraniaya, sudah diangkat dari November (2021) tapi belum gajian, sudah sembilan bulan," kata seorang guru dalam video itu.

Asisten pribadi Hotman Paris di Lampung, Putri Maya Rumantir yang diberikan kuasa hukum oleh guru PPPK itu mengatakan, para guru ini datang ke Hotman Paris 911 lantaran sudah tidak ada jalan lain untuk memperjuangkan hak mereka.

"Mereka datang mengadu ke Hotman Paris karena sudah tidak ada cara lain," kata Putri saat dihubungi, Senin pagi.


Putri menambahkan, para guru ini juga sudah memberikan kuasa hukum kepada tim Hotman Paris.

Sehingga jika para guru ini mendapatkan intimidasi atas pengaduan ini, pihaknya akan mengambil tindakan hukum.

"Kalau sampai mereka dipecat kami akan lakukan upaya hukum. Mereka mengadu ke sini karena tidak ada jalan lain, kami akan melawan jika sampai dipecat," kata Putri.

Terkait pengaduan guru PPPK yang viral ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengaku belum bisa memberikan klarifikasi.

"Belum ada instruksi dari wali kota, jadi saya belum bisa berkomentar banyak," kata Sukarma ditemui di Hotel Novotel.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana belum bisa dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, permasalahan ini telah dialami oleh 1.166 guru honorer yang diterima PPPK pada 2021.

Namun, sejak diterima pada Desember 2021 hingga saat ini mereka belum menerima surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).

Padahal, SPMT ini digunakan sebagai dasar penggajian.

https://regional.kompas.com/read/2022/09/26/122421078/9-bulan-belum-digaji-belasan-guru-pppk-bandar-lampung-mengadu-ke-hotman

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.