Raih Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Beruntun, Bupati Purworejo Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani

Penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Purworejo, Agus Bastian.

Diketahui, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal.

Termasuk dalam laporan pengelolaan material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Purworejo Agus Bastian. WTP ini diraih Kabupaten Purworejo sejak 2012 hingga 2021.

Bupati Agus Bastian saat ditemui selepas dari Jakarta acara pada Jumat (23/9/2022) mengatakan, dirinya merasa senang atas apresiasi yang diberikan Kemenkeu tersebut.

Menurutnya, prestasi ini diraih berkat kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengelola keuangan daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang telah berupaya keras agar WTP yang kesepuluh ini dapat kita raih," kata Bupati didampingi Kepala BPKPAD Purworejo Agus Ari Setiyadi.

Kata bupati, penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Apresiasi ini diberikan oleh pemerintah kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih Opini WTP atas laporan keuangan yang telah disusun. Kategori penghargaan bisa diraih minimal 15 kali berturut-turut, WTP minimal 10 kali berturut-turut, dan WTP minimal 5 kali berturut-turut.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan WTP kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota.

Menurutnya, pencapaian yang ada saat ini merupakan suatu yang luar biasa, mengingat bagaimana upaya Indonesia dalam membangun tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

Ia berharap raihan ini tidak hanya sekedar status, namun yang sangat penting bagaimana agar APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrument keuangan di pusat dan daerah.

"Tahun ini kita telah mencatat makin banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dapat WTP. Untuk daerah adalah 92,25 persen, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 89,7 persen atau 500 daerah telah meraih WTP," terangnya.