Ikhtiar Memakmurkan Pidie Jaya lewat Coklat dan Migas

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada 2020, Pidie Jaya punya 15.095 hektar lahan yang ditanami pohon coklat.

Potensi ini dijadikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Saat ini, kabupaten hasil pemekaran 2007 itu punya salah satu usaha pengolahan coklat yang sudah menembus pasar Malaysia.

Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi mengatakan, dalam waktu dekat akan bertambah satu lagi pabrik yang bisa mengolah komoditas tersebut.

Geliat usaha coklat itu kini didukung Said dan Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas.

Mereka pun berencana membangun semacam rest area bagi pelintas kabupaten itu, di dalamnya akan disediakan produk olahan sampai paket agrowisata coklat.

“Sehingga orang ke Pidie Jaya bisa tahu ada kulinernya coklat, serba coklat,” sebut Waled, sapaan Said Mulyadi.

Dia yakin produk itu bisa jadi daya tarik lebih orang ke kabupatennya. Terlebih coklat dari Pidie Jaya disebut berbeda dengan yang dihasilkan daerah lain.

Hasil dari sejumlah penelitian yang disampaikan, coklat Pidie Jaya punya kandungan lemak unik.

Tidak hanya dari hasil perkebunan, Pemerintah Pidie Jaya juga berharap dengan hadirnya industri pertambangan.

Said menyebutkan, sejak 2015 sudah ada beberapa perusahaan minyak asing yang melakukan eksplorasi di daerahnya.

“Informasi terakhir kami terima ini, terus dilakukan pengeboran, mudah-mudahan ada eksploitasi,” sebutnya.

Jika nantinya sampai ada industri pertambangan di Pidie Jaya, Said merasa pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupaya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

Dia berharap, jika sumber daya manusia lokal siap bisa terserap oleh industri itu.

“Kalau ini jadi, akan mengubah pendapat daerah,” ujar Said.

Berharap dukungan pusat

Saat ini, penduduk Pidie Jaya juga bergantung dengan pertanian yang hasilnya dipandang cukup baik.

Hasil panen beras daerahnya, kata Said, selalu surplus jika dibandingkan dengan rata-rata produksi nasional.

Namun, hasil sekitar 8.000 hektar sawah tersebut diklaim dapat lebih optimal jika ada embung atau bendungan.

“Kami harapkan akan hadirnya embung atau bendungan, itu kewenangan pusat. Kita sudah kemukakan perencanaan bendungan Lhok Pineung,” ujarnya.