BBM Mahal, Nelayan di Labuan Bajo Berhenti Melaut

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Para nelayan di Pulau Mesah, Desa Pasir Putih, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), tak bisa melaut pasca-kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi, harga BBM eceran di pulau itu jauh di atas harga yang ditentukan pemerintah. 

Kini, harga Solar subsidi di Pulau Mesah naik menjadi Rp 12.500 per liter. Sementara Pertalite dijual dengan harga Rp 15.000 per liter.

Sedangkan, harga yang ditetapkan pemerintah untuk Solar subsidi sebesar Rp 6.800 per liter dan Pertalite Rp 10.000 per liter.

"Sejak pemerintah menetapkan harga BBM naik, di mana dalam akhir pekan ini harga solar subsidi di sini kami beli mencapai Rp 12.500 per liter di kios dan itu pun kami setengah mati untuk bisa beli karena terlalu mahal. Kami tidak mampu. Jadinya kami tidak bisa melaut," kata WT (45), seorang nelayan di Pulau Mesah, Kamis (15/9/2022).

Ia menjelaskan, para nelayan merasa heran dengan harga penjualan BBM di kepulauan yang sangat mahal.

"Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini membuat kami masyarakat tambah susah. Harga di lapangan ini tinggi sekali," ujarnya dengan kesal.

Menurutnya, banyak para nelayan di desa itu tidak melaut karna tidak sanggup membeli Solar dengan harga Rp 12.500 per liter.

"Kami berharap kepada pemerintah agar memperhatikan apa yang kami alami saat ini. Mungkin bisa atur juga harga BBM yang dijual eceran," imbuhnya.

Penjabat sementara Kepala Desa Pasir Putih, Ibrahim Hamso mengatakan, harga Solar subsidi di kepulauan, termasuk di Pulau Messah, mencapai Rp 250.000 hingga Rp 300.000 per jeriken yang isinya 20 liter. Itu, sama dengan Rp 12.500 sampai Rp 15.000 per liter.

"Sekarang banyak nelayan di Pulau Messah tidak melaut karena tidak sanggup membeli Solar subsidi dengan harga yang sangat tinggi," kata Ibrahim.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami para nelayan tersebut. Sebab, mereka hidup dari melaut.

Ia pun mengimbau kepada seluruh penjual Solar dan Pertalite di kepulauan agar tidak menjualnya terlalu tinggi yang mengakibatkan nelayan tidak bisa membelinya.

Ia berharap, pemerintah serta pihak terkait untuk bersama-sama melakukan pengawasan terkait dengan keluhan masyarakat, terutama terkait kenaikan harga BBM di kepulauan.

"Jika tidak diatasi, maka mereka makin merajalela mengambil kesempatan di atas penderitaan rakyat kecil," imbuhnya.