Gubernur NTT: BLT Dana Desa Itu Bukan Kurangi Orang Miskin, Malah Jumlahnya Tambah Banyak

Sebagaimana diketahui kebijakan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021.

Menurut Viktor, kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin di NTT.

"Gara-gara BLT jumlahnya orang miskin bertambah 105.000. Masa orang miskin di NTT naik 90 persen," ujar Viktor saat rapat kerja (Raker) Pemprov NTT dengan pemerintah daerah serta para kepala desa dan camat seluruh wilayah Kabupaten Ende di Lapangan Welamosa, Kecamatan Wewaria, Senin (12/9/2022).

Oleh sebab itu, Viktor meminta, pemerintah desa tidak memaksakan kehendak mengalokasikan 40 persen Dana Desa (DD) untuk BLT.

Anggaran tersebut bisa saja digunakan, tetapi harus tepat sasaran.

"Dana 40 persen harus diberikan kepada orang-orang yang betul miskin. Kalau tidak ada (orang miskin) jangan paksa," kata politisi NasDem ini.

Viktor mengungkapkan, jika penduduk miskin di desa kurang dari 40 persen, maka sisa anggaran dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya sektor pertanian.

Ia juga menambahkan, mental masyarakat NTT harus diubah, tidak boleh dimanjakan dengan bantuan.

"Kalau kasih uang langsung itu, jangankan orang hidup, orang yang mau mati di rumah sakit pun dia ambil uang (BLT) dulu baru dia mati. BLT Dana Desa (DD) itu bukan untuk kurangi orang miskin, tetapi jumlah orang miskin tambah banyak," kata dia.

Hal serupa diungkapkan Gubernur Viktor saat kegiatan gerakan nasional pengendalian inflasi daerah di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sikka, Minggu (10/9/2022).

Ia menyebutkan, ada desa yang angka kemiskinannya di bawah 40 persen, tetapi dengan adanya kebijakan DD untuk BLT angka orang miskin naik menjadi 40 persen.

Viktor berjanji akan menyurati pemerintah pusat agar sisa anggaran BLT dialihkan untuk pemberdayaan komoditas pertanian, seperti cabai, tomat, dan bawang. Hal ini penting dalam upaya mengatasi inflasi pangan di daerah.

Ia juga meminta semua bupati agar memanggil semua kepala desa di masing-masing wilayah untuk merumuskan kembali kebijakan terkait BLT.

"Tolong nanti panggil semua kepala desa, saya nanti akan sampaikan ke presiden dan wakil presiden agar ini bisa direvisi agar kita bisa menuju pemberdayaan," katanya.