Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 400 Miliar untuk BPJS Kesehatan PBI

Seperti diketahui, program BPJS Kesehatan PBI ini merupakan layanan kesehatan gratis bagi peserta atau warga dengan penghasilan rendah.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan, iuran per bulan peserta yang terdaftar BPJS Kesehatan PBI, semuanya ditanggung Pemkot Surabaya.

"Dengan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk tahun 2022 ini, kami berharap seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara optimal," kata Armuji di Surabaya, Minggu (11/10/2022).

Meski demikian, para peserta PBJS PBI, dalam hal ini warga dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), diminta untuk memaksimalkan program tersebut dan turut mengawasi implementasi di lapangan.

Menurut Cak Ji, sapaan lekat Armuji, saat ini sudah ada 43 rumah sakit, 63 puskesmas, dan 110 klinik yang bisa melayani BPJS di Surabaya.

"Mengutip data perkembangan peserta Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Surabaya, kepesertaan di Surabaya telah berada di atas 100 persen dari total penduduk mencapai 2.987.040 jiwa. Tepatnya, 2.970.952 jiwa atau 100, 54 persen," ucap Cak Ji.

Rinciannya, JKN/KIS dengan segmentasi PBI APBD menjadi yang tertinggi dengan 1.057.321 jiwa.

Kemudian, diikuti Pekerja Penerima Upah/ASN, TNI, Polri (885.501 jiwa), PBI APBN (573.710 jiwa), Pekerja Bukan Penerima Upah/pekerja informal (400.528 jiwa), dan bukan pekerja/investor, pemberi kerja, pensiunan (66.980 jiwa).

Semua elemen masyarakat, kata Cak Ji, harus mengawal implementasi penerapan kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) dengan berobat cukup menggunakan KTP di Kota Surabaya.

"Kita menginginkan masyarakat yang berobat tidak lagi kebingungan. Oleh karena itu dibantu awasi dalam praktiknya di lapangan. Apabila ternyata ada yang di luar ketentuan, laporkan kepada kami," kata Cak Ji.

Ia menegaskan, program BPJS Kesehatan PBI diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat agar mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

"Jadi harus benar-benar dipantau dan dikawal," ujar dia.

Selain soal pembebasan biaya, Cak Ji juga memastikan percepatan pelayanan kesehatan, mulai dari teknis pendaftaran online, nomor antrean, ruang tunggu pasien, hingga pelayanan rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit, akan lebih mudah.

Melalui percepatan pelayanan di fasilitas kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan lainnya bisa mempermudah para pasien yang akan meminta rujukan ke rumah sakit.

Nantinya, berkas rujukan dan rekam medis akan dikirim secara online ke rumah sakit yang dituju.

"Kalau bisa, pelayanan kesehatan ini setiap tahunnya harus semakin baik. Karena ini demi Warga Surabaya. Intinya jangan ada warga yang susah untuk berobat," tutur dia.