Harga BBM Naik, Pengamat: Isyaratnya Sudah Lama, Pemerintah Tarik Ulur Kebijakan

KOMPAS.com - Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, Sabtu (3/9/2022) tepat pukul 14.30 WIB kemarin.

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menuai respon kekecewaan dari masyarakat di berbagai daerah, karena kenaikan harga BBM yang terkesan sudah dipersiapkan pemerintah sejak lama.

Hal ini terlihat dari program dan kebijakan pemerintah yang tarik ulur saat memutuskan permasalahan BBM Bersubsidi.

Pengamat Kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Sriwijaya Dr MH Thamrin mengatakan, isyarat atau tanda-tanda mengenai kebijakan kenaikan harga ini sebenarnya sudah terlihat cukup lama.

Menurutnya, gerak-gerik kenaikan harga BBM ini terlihat saat semakin besarnya subsidi BBM dari APBN, karena harga jual di bawah harga keekonomian masyarakat yang terus meningkat, sementara harga minyak mentah di pasar dunia juga ikut naik, puncaknya $100 dollar per barel.

"Isyarat tentang kebijakan kenaikan harga ini sebenarnya sudah cukup lama terlihat," ujar Thamrin.

Pemerintah juga menyebut 70 persen subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat yang mampu seperti pemilik mobil pribadi menjadi pertimbangan kenaikan BBM.

"Jumlah konsumsi BBM bersubdisi terus meningkat secara volume, sehingga dikhawatirkan beban APBN kian berat dan berisiko jebol," ujarnya diwawancarai via WhatsApp, Minggu (4/9/2022).

Selain itu, kebijakan tarik ulur pemerintah semakin terlihat setelah meluncurkan BLT BBM per 1 September lalu, penggunaan aplikasi MyPertamina, hingga identifikasi ganjil genap yang diberlakukan.

"Isyarat yang cukup jelas bahwa ini bukan sekedar pembatasan penjualan BBM Bersubsidi, tapi cepat atau lambat kenaikan harga menjadi keniscayaan," ujarnya.

Thamrin menambahkan, kenaikan harga BBM ini terkesan spontan bagi masyarakat diakibatkan ulah pemerintah itu sendiri yang seringkali tidak kompak dalam melontarkan kebijakan.

"Ini akibat ulah pemerintah sendiri dengan berbagai lontaran komentar pejabat yang sering tidak kompak dan rencana kebijakan yang tarik ulur," tambahnya.

Dosen Unsri ini khawatir, jika kebijakan pemerintah terus dilakukan demikian, maka akan terjadi pergolakan di berbagai daerah.

"Iya. Kenaikan sudah jelas sekali isyaratnya. Tapi bagaimana cara mengeksekusinya tampaknya pemerintah gamang. Akibat nya, muncul potensi risiko masalah baru," tuturnya.

Sebagai informasi, berikut penyesuian harga BBM Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax:

Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter

Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter

Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Sumber: Kompas.com (Penulis Kontributor Kabupaten Bogor, Afdhalul Ikhsan | Editor Reni Susanti)