Nilai MCP 2021 di Atas Rata-rata Nasional, Pemprov Riau Dapat Penghargaan dari KPK

Tak hanya itu, Pemprov Riau juga berhasil mendapatkan penghargaan atas peningkatan skor MCP pada 2020-2021 sebesar lima poin.

Gubernur Riau Syamsuar mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan apresiasi kepada Pemprov Riau dan beberapa Pemerintahan Daerah (Pemda) di Riau yang turut juga mendapatkan penghargaan tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada KPK atas penghargaan ini dan terima kasih juga kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, bupati atau wali kota dan semua pihak yang telah berupaya bersama memberikan yang terbaik untuk membangun Riau jadi lebih baik,” ungkap Gubernur Syamsuar dalam keterangan persnya, Selasa (30/8/2022).

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Syamsuar saat menghadiri acara penyerahan penghargaan yang diberikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa.

Menurut Syamsuar, penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi pemerintahan di Riau untuk dapat bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang dan bebas dari korupsi.

Tak hanya Pemprov Riau, terdapat tujuh Pemda di Riau yang juga berhasil mendapatkan penghargaan dan peringkat dari KPK.

Adapun tuju daerah tersebut, yakni Kota Pekanbaru yang mendapat dua kategori peringkat, yakni penyelamatan aset prasarana sarana utilitas umum (PSU) dan penyelamatan aset sengketa dengan swasta atau masyarakat.

Kemudian, Kabupaten Rokan Hulu dengan tiga kategori, yakni penghargaan MCP di atas rata-rata nasional, peningkatan skor MCP 2020-2021 sebesar lima poin, dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di atas rata-rata nasional sebesar 75,54.

Kabupaten Bengkalis dengan tiga kategori, yakni penyelamatan aset sertifikat tanah jumlah terbanyak, optimalisasi pajak daerah capaian piutang yang tertagih besar dari 15 persen, dan jumlah sertifikat terbit.

Selanjutnya, Kabupaten Pelalawan dengan tiga kategori, yakni peningkatan skor MCP 2020-2021 sebesar lima poin, optimalisasi pajak daerah capaian penerimaan pajak daerah tertinggi, dan optimalisasi pajak daerah capaian tertinggi besar dari 15 persen.

Kabupaten Rokan Hilir dengan dua kategori, yakni MCP di atas rata-rata wilayah Riau dan nasional dan optimalisasi pajak daerah capaian piutang tertagih besar dari 15 persen.

Kabupaten Indragiri Hilir dengan dua kategori, yakni MCP di atas rata-rata wilayah Riau dan nasional dan nilai SPI di atas rata-rata nasional.

Terakhir, Kabupaten Indragiri Hulu yang mendapat satu kategori, yakni MCP di atas rata-rata wilayah Riau dan nasional.