Kenaikan Harga BBM Belum Jelas, Pengamat: Jangan Ada Dusta di Antara Kita

KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pasundan, Dr. Deden Ramdan, M.Si, menuntut pemerintah untuk segera terbuka terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Harapan saya pemerintah terbuka, jangan ada dusta di antara kita. Pastikan waktu (kenaikan harga BBM) dan besarannya berapa," kata Deden saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2022).

Selain itu, Deden menambahkan, pemerintah pun perlu terus memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat.

Deden menyinggung perbedaan informasi yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada beberapa waktu lalu.

Menurut Deden, hal itu semakin menunjukkan bahwa komunikasi publik kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang baik, begitu juga dengan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

"Harus satu bahasa, kapan kenaikan harga BBM terjadi? Jadi sebelum pemerintah memutuskan, harus satu frekuensi, harus dengan bahasa yang sama, dengan persepsi yang sama," ujar Deden.

"Kalau seperti ini masyarakat dibingungkan, sudah BBM akan naik yang pasti membebani, ditambah lagi dengan ketidakjelasan informasi yang didapatkan," imbuhnya.

Tak hanya itu, Deden menekankan, meski kenaikan harga BBM bersubsidi tak bisa dihindari karena tingginya harga minyak dunia, namun pemerintah pun diharapkan tidak menaikkan harga dengan "semena-mena".

"Tentu harus mempertimbangkan berbagai hal. Angkanya juga jangan "semena-mena" yang bisa menimbulkan berbagai hal yang tidak baik bagi kondisi ekonomi masyarakat," ucap Deden.

Deden mengatakan, ada dua poin yang perlu pemerintah lakukan jika kenaikan harga BBM bersubsidi jadi ditetapkan.

Adapun kedua poin itu adalah distribusi dan alokasi BBM, serta monitoring dan evaluasi harga-harga sembako.

"Distribusi dan alokasi BBM harus dibuat pemetaan, karena di tiap daerah kebutuhan penggunaan BBM tidak sama," jelasnya.

Selanjutnya, Deden melanjutkan, pemerintah melalui kementeriannya perlu memonitor dan evaluasi harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Jika harga BBM bersubsidi naik, pemerintah harus bisa memastikan harga bahan pokok lainnya tetap stabil.

"Stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat harus dijaga, jangan sampai harga Pertalite naik sekian persen tapi kemudian harga sembako kenaikannya bertubi-tubi dan tidak masuk akal, tidak proporsional dengan kenaikan harga Pertalite. Itu tugas pemerintah untuk memonitoring dan mengevaluasi," tegasnya.

Deden menuturkan, saat ini yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat adalah saling pengertian, saling memahami, dan saling percaya.

"Bahwa (kenaikan harga BBM bersubsidi) ini muncul karena harga minyak dunia yang tidak bisa dikendalikan," tandasnya.