Buntut Penyegelan Gedung SD di Lembata, Siswa Menumpang Belajar di Sekolah Tetangga

Sejumlah siswa terpaksa dipindahkan ke sekolah tetangga untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Anselmus Bahi mengatakan, upaya ini dilakukan agar para siswa tidak lagi belajar di teras gedung.

"Kebetulan di lokasi itu ada SMP satu atap (satap) para siswa dipindahkan ke sana dulu. KBM untuk siswa SD dari pagi sampai pukul 10.00 Wita. Selanjutnya akan digunakan anak SMP. Sehingga proses KBM tidak terganggu lagi," ujar Anselmus saat dihubungi, Senin (15/8/2022).

Anselmus telah berupaya memfasilitasi para tukang dan pemilik material yang menyegel sekolah itu.

Namun, pihaknya tidak bisa memaksakan kehendak untuk membuka ruangan yang disegel karena ada aspek lain yang dipertimbangkan.

"Secara aspek kemanusiaan, kalau kita paksa buka, pemilik proyek pasti tutup mata dan tidak akan bayar. Sehingga kita berupaya menyelamatkan anak-anak itu agar mereka tidak lagi belajar di teras kelas," katanya.

Anselmus meminta kontraktor pelaksana segera membayar upah tukang dan material. Sebab, jika dibiarkan akan memperhambat proses KBM di sekolah itu.

"Kita berharap mudah-mudahan pemerintah pusat juga bisa tahu ada utang negara yang belum dibayar sebesar Rp 73 juta. Apalagi ini proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," jelasnya.

Penyebab sekolah disegel

Kepala SDI Ilowutung Yosep Ado Tereng menuturkan, penyegelan ini telah berlangsung kurang lebih enam bulan.

"Gedung sekolah ini sudah disegel sejak bulan Januari 2022," ujar Yosep kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Yosep menjelaskan, buntut penyegelan ini karena kontraktor yang merenovasi gedung sekolah belum membayar upah tukang serta biaya material milik warga.

Akibatnya, lanjut dia, para siswa dan guru terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar di teras gedung.

"Upah tukang yang belum dibayar kontraktor itu sekitar Rp 73 Juta lebih," ujarnya.

Pihaknya, kata Yosep, sudah berupaya berkomunikasi dengan kepala desa, pemerintah daerah, dan kontraktor pelaksana yang berada di Kupang, tetapi belum membuahkan hasil.