Kinerja Pejabat Publik Dikhawatirkan Terganggu Jelang Pilpres 2024, Begini Menurut Pengamat Politik Unpad

KOMPAS.com - Munculnya nama sejumlah pejabat publik dalam bursa calon presiden (capres) 2024-2029 dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat dapat menggangu kerja mereka di pemerintahan saat ini.

Akan tetapi, menurut Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi, sampai hari ini kinerja para pejabat publik yang diprediksi akan meramaikan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak terganggu.

"Saya kira sampai hari ini, katakanlah Erick (Thohir), kalaupun ada sedikit yang terganggu tapi habis itu normal lagi, artinya tidak sampai menginterupsi," kata Muradi, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/8/2022).

Muradi menambahkan, hal serupa juga terlihat dari kinerja nama-nama lain yang kerap muncul dalam bursa capres 2024, seperti Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil.

"Sejauh ini justru saya melihatnya ada kreativitas dan inovasi agar mereka tetap bisa eksis, baik melalui media sosial maupun media umum lainnya," ujar Muradi.

Muradi mengatakan, Presiden Jokowi juga telah beberapa kali secara langsung, baik formal maupun informal, mempersilakan kepada para pejabat publik yang memiliki indikasi maju pada Pilpres 2024 asalkan tetap menjaga kerja-kerja di pemerintahannya tetap tidak terganggu.

"Pak Jokowi malah mempersilakan selama kerja-kerja teknokrasi tidak terganggu. Dia (Jokowi) dorong Erick, dorong Prabowo, silakan, tapi jangan sampai mengganggu kerja teknokratik kementerian," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan pengamatannya, Muradi menyampaikan, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 akan diikuti oleh empat pasangan capres.

"Tinggal kita mau tidak kemudian mengeluarkan cost politic. Ini kan pasti dua putaran. Satu putaran misalnya hampir Rp 2,5 triliun untuk prosesnya, kalau dua kali ya Rp 5 triliun untuk pilpres saja. Itu akan jadi problem tersendiri," ungkapnya.

Meski begitu, bagi para pemilih, dengan munculnya lebih dari dua pasangan calon tentu akan menjadi keuntungan tersendiri.

"Semakin banyak pilihan, semakin banyak juga kesempatan kita untuk memilih orang yang paling baik," ujar Muradi.

Potensi terbelahnya masyarakat akibat Pemilu 2024

Muradi berharap, Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang calon saja, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam penyelenggaraannya dan risiko terbelahnya masyarakat akibat pemilu.

"Pembelahan akan mungkin terjadi tapi akan lebih soft dibandingkan pemilu 2014 dan 2019, karena masing-masing sudah paham posisi politiknya," paparnya.

Dia menjelaskan, potensi terbelahnya masyarakat dalam ajang politik lima tahunan akan selalu ada, namun dalam pilpres 2024, potensi pembelahan tidak akan seekstrem pemilu 2014 dan 2019.

"Kemungkinan terbelahnya bukan pada sentimen agama, bukan sentimen ideologi yang keras," ungkapnya.

Muradi mengungkapkan, salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk mengurangi risiko terbelahnya masyarakat akibat pilpres adalah dengan mengusung capres dan cawapres yang berlatar belakang beragam.

"Contoh, Anies Baswedan dengan Ganjar, itu kan menarik. Atau misalnya, Prabowo dengan Ridwan Kamil, atau dengan calon lain yang dianggap mewakili entitas tertentu. Itu juga menarik kalau saya kira," ucap Muradi.

Muradi juga mengingatkan, siapa pun nanti yang menjadi presiden periode 2024-2029, bukan tidak mungkin para rivalnya selama pilpres akan bergabung ke dalam pemerintahan.

"Itu yang harus dipahami oleh publik. Ini masalah konstelasi biasa, begitu selesai jika bisa saling melengkapi pasti akan dilakukan juga," pungkasnya.