Pemberontakan DI/TI di Aceh: Penyebab, Tokoh, dan Akhir

KOMPAS.com - Pemberontakan DI/TII di Aceh (Pemberontakan Daud Beureueh) akibat kekecewan Daud Beureueh dan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang tidak menepati janji.

Meletusnya Pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipimpim Teungku Muhammad Daud Beureueh terjadi dalam upaya menegakkan syariat Islam di Aceh.

Masyarakat Aceh kecewa terhadap janji pemerintah pusat untuk mendirikan negara berlandaskan syariat Islam tidak kunjung ditepati oleh Soekarno yang saat itu menjabat menjadi presiden.

Padahal, rakyat Aceh telah ikut mempertaruhkan jiwa dan raga untuk mempertahankan kedaulatan RI.

Selain itu, peleburan Aceh dalam provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950 menyebabkan kemarahan rakyat dan menuntut dikembalikan ke Provinsi Aceh otonom.

Akhirnya, terjadi Pemberontakan DI/TII di Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberontakan DI/TII di Aceh

Soekarno telah melanggar perjanjian dengan Daud. Daud melakukan pemberontakan melalui gerakan DI/TII Aceh pada tanggal 20 September 1953 di Aceh.

Pemberontakan ini merupakan awal perjuangan dalam menegakkan syariat Islam.

Daud mengumumkan bahwa Aceh yang merupakan bagian Darul Islam, tidak lagi mengukuti pemerintah pusat.

Selain karena ideologi keagamaan, pemberontakan Darul Islam juga bentuk perlawanan terhadap pengaruh pemerintah pusat kedaerah.

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) merupakan bagian proses sosial politik yang terjadi pada pasca kemerdekaan yang dipelopori oleh Kartosuwiryo.

Pemerintah Indonesia dalam usaha menyelesaikan konflik Aceh menggunakan dua cara, yaitu kekuatan militer dan diplomasi (musyawarah).

Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia membentuk operasi khusus militer, yaitu Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka.

Sedangkan cara diplomasi, pemerintah Indonesia mengirimkan utusan-utusan khusus untuk berdialog dengan pihak pemberontak, khususnya dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Akhir Pemberontakan DI/TII di Aceh

Akhirnya dengan negosiasi yang panjang disepakati status otonomi khusus untuk Aceh, yaitu terbentuknya Daerah Istimewa Aceh serta kebebasan menjalankan unsur-unsur syariat di dalamnya.

Dengan hasil negosiasi tersebut, maka berakhir pemberontakan DI/TII di Aceh dan tercipta kedamaian serta keamanan yang dirindukan masyarakat Aceh dan Indonesia.

Untuk merayakan perdamaian itu dilakukan upacara akbar di Blangpadang pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1962, berupa Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MIKRA).

Adanya perdamaian tersebut pemerintah dan rakyat Aceh akan bersama-sama melaksanakan pembangunan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia dan Aceh pada khususnya.

Sumber:

repository.unej.ac.id dan repository.uinjkt.ac.id