Harga Tiket Masuk TN Komodo Naik Mulai 1 Januari 2023, Pemprov NTT Gencarkan Sosialisasi

Keputusan ini dilakukan usai rencana menaikkan harga tiket masuk pada 1 Agustus lalu ditunda. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zet Sony Libing mengatakan, sosialisasi yang mulai digelar saat ini akan dilakukan lebih dalam lagi kepada masyarakat.

Selain sosialisasi, pihaknya juga akan berdialog dengan sejumlah pihak terkait atas kebijakan tersebut.

"Bapak Gubernur memberikan dispensasi pelaksanaan kebijakan baru tentang konservasi akan akan dijalankan di 1 Januari 2023. Maka lima bulan ke depan itu berlaku harga biasa dan harga normal seperti sebelumnya," ujar Sony kepada Kompas.com di Kupang, Kamis (11/8/2022).

Sosialisasi dan dialog, kata Sony, tentu akan dilaksanakan secara terus menerus agar pihak-pihak yang terkait di dalam urusan pariwisata di Labuan Bajo dan Manggarai Barat secara keseluruhan, bisa mengetahui posisinya masing-masing.

"Misalnya tour dan travel ada di dalam sistem itu posisinya di mana. Begitu juga hotel dan restoran serta kendaraan. Jadi semua pihak ada dalam sistem yang akan kami bangun," ujar dia.

"Itu yang perlu kami jelaskan dan sampai sekarang saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang ditugaskan Gubernur NTT kami belum sampai ke titik itu (sosialisasi). Selama ini hanya dialog, tapi belum sampai pada titik itu," sambungnya.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, kata dia, sudah memintanya dan seluruh komponen lainnya seperti Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan PT Flobamor (BUMD yang mengelola Pulau Komodo dan Padar), untuk libatkan semua pihak.

Termasuk juga, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Itu dilakukan agar kami bisa menjelaskan tentang posisi masing-masing," kata dia.

Terkait persiapan infrastruktur pendukung di dua pulau itu, Sony menyebut akan berjalan secara paralel.

Menurut dia, konservasi tetapi dilakukan, kemudian ada kontribusi dari wisatawan. Nantinya hal itu akan dipakai untuk membangun berbagai fasilitas pendukung seperti kamar mandi, WC dan pos kesehatan.

"Kami bangun karena di Pulau Padar itu banyak wiisatawan yang naik dan turun lalu meninggal karena tidak ada petugas kesehatan yang jaga," kata dia.

Dia berharap, dengan adanya sosialisasi dan dialog secara masif, bisa diterima oleh semua kalangan.