Tiga Tahun Perjuangkan Upah, Sekelompok Pekerja Segel SMP di Perbatasan RI–Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sekelompok pekerja di perbatasan RI–Malaysia, di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan penyegelan gedung SMPN 1 Krayan Tengah.

Mereka menuntut pemberian upah kerja yang sudah diperjuangkan sejak sekolah selesai dibangun atau sekitar tiga tahun.

‘’Ini bukan kali pertama, karena sejak tiga tahun lalu kelompok ini juga melakukan aksi yang sama. Mereka memasang kayu di pintu sekolah sebagai aksi tuntutan agar upah kerja mereka segera dibayarkan,’’ ujar Danramil 0911–06 Krayan, Kapten Joan Agus, saat dihubungi, Selasa (9/8/2022).

Sekolah tersebut berjarak sangat jauh dari ibu kota Kecamatan Krayan. Jika dalam waktu normal, dari pusat kota Krayan Long Bawan, akan memakan waktu sekitar delapan sampai 10 jam.

Sejauh ini, Danramil Krayan sudah melakukan koordinasi dengan Kapolsek Krayan Tengah agar menyelesaikan persoalan ini di ranah hukum.

‘’Kita masih lakukan mediasi dengan sekelompok masyarakat yang melakukan penyegelan. Masalah mereka bukan dengan sekolah, tapi dengan kontraktor. Kita berupaya agar penyegelan dihentikan karena itu fasilitas pendidikan,’’ ujarnya lagi.

Menurut Joan, penyegelan dilakukan sejak Senin (8/9/2022) malam. Sehingga, pagi harinya, guru dan pelajar SMP kebingungan melihat pintu sekolahnya penuh dengan palang pintu yang dipaku.

Akibat penyegelan tersebut, para pelajar dan guru tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar normal.

‘’Kita sudah minta ke Camat juga untuk mengarahkan sekelompok masyarakat tersebut ke Polsek dan membuat laporan. Ini terkait pidana karena pembayaran mereka tidak diselesaikan sekian tahun. Tidak ada hubungannya dengan sekolah,’’ tegasnya.

Dikonfirmasi atas masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Akhmad mengaku baru mendapat laporan aksi tersebut.

Ia menjelaskan, kasus penyegelan gedung SMPN I Krayan Tengah tersebut memang bukan kali pertama terjadi.

‘’Hubungannya dengan kontraktor pekerjaan. Sekolah tersebut merupakan bangunan PUPR yang selesai dibangun tahun 2019. Masalahnya adalah subkontraktor belum menyelesaikan pembayaran ke pekerja,’’ jawabnya.