Perjuangkan Guru Honorer jadi PPPK, Gubernur Riau: Dulu Saya Pegawai Honor, Nasib Saja Sekarang Jadi Gubernur

PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Riau Syamsuar masih memperjuangkan nasib para guru honorer agar bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Syamsuar mengaku telah bertemu dengan Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Mahfud MD membicarakan nasib guru tenaga honorer di Bumi Lancang Kuning.

Syamsuar ingin ribuan guru honor itu diangkat jadi PPPK.

"Alhamdulillah, berkat perjuangan kita untuk guru honor SMA dan SMK ini di Riau lebih kurang ada 8.000 orang, Insya Allah akan menjadi PPPK," ujar Syamsuar kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Syamsuar bersama para bupati dan gubernur se-Indonesia, tengah memperjuangkan nasib guru honorer dan tenaga honorer lainnya.

"Belum lagi guru honor lainnya di kabupaten, itu banyak sekali. Makanya saya bersama para bupati di Riau, dan gubernur se-Indonesia sedang berjuang agar tenaga honor tidak diberhentikan," kata Syamsuar.

Ia menceritakan, sejumlah orang bertanya padanya mengapa begitu ingin memperjuangkan nasib tenaga honorer.

Menurut Syamsuar, pertama, pekerjaan pegawai negeri sangat terbantu dengan adanya guru honor.

Selain itu dia teringat dulunya juga pernah menjadi pegawai honorer.

"Karena saya dulu pegawai honor, nasib saja sekarang jadi gubernur. Jadi ini regenerasi, sangat bisa pegawai-pegawai honor ini jadi gubernur. Saya juga tak menyangka jadi gubernur. Kuncinya kerja keras dan banyak berdoa, harus seimbang," ungkap Syamsuar.

Pegawai honorer bukan hanya guru, tapi juga pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Menurut Syamsuar, kebijakan pemerintah untuk penghapusan pegawai honorer, akan berimbas pada kinerja operasional di lapangan dalam penanganan Karhutla.

Sebab, kebanyakan anggota pemadam yang berjibaku dengan api ini masih berstatus honorer. Sehingga, dikhawatirkan kebijakan itu akan berdampak pada penanganan karhutla di Riau.

"Anggota pemadam ini kebanyakan berstatus honorer, mereka yang sudah siap berjuang di lapangan ini. Seharusnya tidak diberhentikan begitu saja, sementara mereka sudah terlatih dan terampil," sebut Syamsuar.

Karena itu, Syamsuar berharap kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer di tahun 2023 dibatalkan.

Karhutla di Riau membutuhkan tenaga honor, karena aparat TNI Polri akan kewalahan bahkan tidak bisa maksimal tanpa bantuan mereka.

"Tidak mungkin tenaga honorer ditiadakan, siapa yang mau mengatasi karhutla? Tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja. Butuh kolaborasi bersama," kata Syamsuar.