3.500 Honorer Akan Diberhentikan, Bandung Barat Cari Solusi Atasi Krisis Keuangan

Alasannya, pemerintah mengalami defisit anggaran sehingga APBD tahun ini hanya mampu membiayai TKK hingga September 2022.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin.

Asep mengatakan, pemberhentian ribuan TKK ini berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung.

Hasil kajian menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) megalami keterbatasan anggaran sehingga berdampak pada honor TKK yang tidak bisa dibayarkan secara penuh selama 12 bulan.

"Kondisi keuangan Pemda Bandung Barat meang sedang terbatas. Untuk menggaji TKK kenyataannya memang hanya sanggup untuk 9 bulan," kata Asep.

Menurut Asep, sebenarnya Pemkab Bandung Barat masih membutuhkan para TKK untuk menyelesaikan program-program pemerintah. Namun anggaran untuk mebiayai mereka terbatas.

Oleh karena itu, lanjut Asep, Pemkab Bandung sedang mencari solusi untuk mengatasi krisis keuangan yang melanda pemerintah.

Sebelumnya, lanjut Asep, pemerintah sempat mengusulkan solusi untuk memangkas honor para TKK agar anggaran pemerintah bisa cukup menggaji mereka hingga 12 bulan.

Namun usulan itu ditolak para TKK hingga akhirnya solusi itu dibatalkan.

"Saat ini, kekurangan anggaran yang 3 bulan itu masih dicari dan itu sekali lagi disebabkan karena terbatasnya anggaran," ujar Asep.

Disebutkan, Pemkab Kabupaten Bandung Barat mempekerjakan 3.500 tenaga honorer. Saat ini mereka sedang waswas menanti keelasan nasib mereka untuk Oktober dan Desember. (Penulis: Kontributor Bandung Barat dan Cimahi, Bagus Puji Panuntun | Teuku Muhammad Valdy Arief)