Digunakan Prostitusi Terselubung, Warung Remang-remang di Pantura Pemalang Diminta Dibongkar

PEMALANG, KOMPAS.com - Keberadaan warung remang-remang di lokasi jalur pantura Comal Baru, Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Pemalang kerap disalahgunakan untuk prostitusi terselubung.

Meskipun sudah beberapa kali dirazia oleh Satpol PP Pemalang, namun tidak ada efek jera bagi pemilik warung dan PSK di lokasi tersebut.

Hal ini disampaikan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Nasional Pelita Bangsa (GNPB), Abdul Hakim saat menggelar audiensi dengan DPRD di balai rakyat kantor DPRD Pemalang Rabu (27/7/2022).

Menurut Hakim, setidaknya ada sekitar 30-an warung yang masih menjajakan layanan prostitusi.

"Kami menuntut pembongkaran lokasi tersebut karena sudah sangat meresahkan. Meminta menerapkan sanksi tegas kepada pelaku prostitusi ilegal. Pemkab juga harus turun tangan terkait hal ini karena sebagaimana kita tahu salah satu visi bupati Pemalang bisa menjadikan Pemalang yang agamis," ujarnya.

Lebih lanjut, Hakim mengatakan, status izin bangunan warung remang-remang itu sampai sekarang belum ada, termasuk dari pemilik lahan dalam hal ini Pabrik Gula (PG) Sragi.

Senada dengan GNPB, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pemalang, KH Saifullah Ahmad mendukung penuh upaya pembongkaran lokasi esek-esek tersebut.

"Kegiatan itu berpotensi tinggi untuk kegiatan maksiat. Merusak moral bangsa, intinya marilah bersama-sama untuk melakukan eksekusi. MUI sudah lama memberikan masukan itu kira-kira sudah sejak 10 tahun lalu," katanya.

Mewakili DPRD, anggota dari komisi A, Syafi'i menegaskan, pemilik lahan tempat warung remang-remang itu berada (PG Sragi) harus ikut bertanggungjawab ketika lahan miliknya disalahgunakan.

"Ke depan jangan memberikan surat perjanjian kontrak (SPK) kepada mereka. Karena jika itu sampai diberikan sama saja memberikan legalitas untuk mereka," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, perwakilan pihak pemilik lahan Heri selaku tim aset PG Sragi menyampaikan, akan membawa persoalan ini ke atasan.

Ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan pemilik warung

"Kalau sebagai pemilik lahan kita dirugikan karena kita bayar pajak lahan itu dan sampai saat ini tidak ada kompensasi apa-apa untuk PG. Namun ini yang dipermasalahkan kan prostitusinya, hasil rapat ini akan kita sampaikan ke atasan apakan nantinya akan dibongkar atau tidak keputusan ada di pusat,"ungkap Heri.

Sayangnya, dalam rapat audiensi itu pihak paguyuban warung remang-remang tidak hadir meskipun sudah diundang oleh sekretariat DPRD.