Belum Booster, Pencairan TPP Pegawai Pemkot Solo Terancam Ditunda

Hal tersebut sesuai surat edaran (SE) Nomer: KS.00.23/2348/2022 tentang Percepatan Vaksinasi Covid-19 Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Solo.

Salah satu isi dari dari SE tersebut adalah bagi pegawai yang belum vaksinasi booster maka akan ditunda pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan Juli 2022.

"Masih ada pegawai yang belum booster. Jumlahnya kurang dari 100 orang. Tapi ketentuannya satu pun dianggap menjadi penghambat (pencairan TPP)," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (19/7/2022).

Dwi mengatakan pegawai yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

"Tempat saya (BKPSDM) dari 58, satu orang KIPI berat dan dia mendapatkan pernyataan dari dokter untuk ditunda vaksiansinya. Karena ada keterangan dokternya maka TPP tetap dicairkan," kata Dwi.

Lainnya halnya dengan pegawai yang kondisinya sehat dan memenuhi persyaratan tapi menolak divaksin, maka pencairan TPP ditunda.

"Karena ketentuannya diberikan secara keseluruhan sifatnya ditunda. Kalau kemudian satu orang itu sekiranya memang harus mendapatkan vaksin dan tidak ada alasan yang kemudian diperbolehkan dia harus vaksin," ungkap dia.

Kendati demikian, dia menyebut ada OPD di lingkungan Pemkot Solo yang pegawainya sudah mencapai 100 persen vaksinasi booster.

Di antaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dan BKPSDM.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Solo Siti Wahyuningsih mengatakan berdasarkan data pegawai yang belum vaksinasi Covid-19 booster ada sekitar 100 orang.

Meski demikian, pihaknya langsung menyampaikan kepada OPD tempat pegawai bernaung agar segera melengkapi syarat booster sehingga pencairan TPP bisa dilakukan.

"Sekarang jumlah pegawai yang belum divaksin sudah berkurang. Berapa jumlahnya yang mendata masing-masing OPD. Jadi yang datanya masuk langsung saya verifikasi dengan dasbord KCP-PEN. Kami cek kalau sudah kami ACC (persetujuan)," kata Ning sapaan akrabnya.

Pihaknya tidak mengharuskan 100 persen booster jika ada yang bermasalah terkait status kesehatannya dan tak memungkinkan untuk vaksinasi.

"Kemarin ada yang baru vaksin pertama kali. Kita vaksin sudah setahun lebih. Tapi sudah kita sampaikan ke OPD-nya segera vaksin," terang Ning.

Vaksinasi booster di Solo baru mencapai 58,9 persen atau sekitar 245.692 orang. Menurunnya antusiasme masyarakat menjadi salah satu faktor rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 booster di Solo.