Guru Besar Unpad Sebut Stagflasi Tak Bisa Dihindari, Jika Ekonomi Jabar Terpuruk Dampaknya Terasa di Nasional

SUMEDANG, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad Prof Arief Anshory Yusuf mengatakan, stagflasi di Indonesia termasuk Jawa Barat, tidak bisa dihindari.

Stagflasi atau kondisi pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan ini terjadi karena inflasi yang terdorong naik akibat tekanan inflasi global.

"Ini terjadi karena dampak Covid-19 sama krisis perang. Indonesia ini kan negara net importer makanan (negara yang membeli barang dari negara lain lebih banyak)," ujar Arief kepada Kompas.com melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat (15/7/2022).

Arief menuturkan, karena net importer makanan, jika harga global naik, otomatis Indonesia akan terkena imbasnya secara langsung.

"Itu pasti kita akan kena imbas karena negara kita net importer, bukan pengekspor atau swasembada. Tapi kan negara kita gak swasembada, banyaknya itu impor. Terutama makanan seperti jagung, kedelai," tutur Arief.

Jadi, kata Arief, karena Indonesia merupakan negara pengimpor makanan maka secara netto, akan terimbas secara langsung dengan apa yang terjadi di global.

"Nah, stagflasi itu terjadi. Secara kebetulan negara kita ini sedang recovery/pemulihan dari krisis Covid-19," sebut Arief.

Selain itu, di satu sisi juga kebijakan dari negara-negara besar, seperti Amerika, menurunkan inflasinya dengan cara mengurangi atau mengetatkan kebijakan moneter.  Ini juga ada kemungkinan dollar meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan antisipasi. Terutama, Pemprov Jabar, karena jika ekonomi Jabar terpuruk dampaknya akan terasa dalam skala nasional.

Selain itu, jika inflasi terus naik dan tak terkendali, angka kemiskinan akan melesat naik.

"Untuk masalah global, solusi permanennya berarti harus selesai di tingkat global. Tapi antisipasinya pemerintah harus siap, karena inflasi ini yang paling kena dampaknya adalah masyarakat golongan bawah," beber dia.

Masyarakat golongan atas sendiri tidak akan merasakan dampaknya.

"Jadi inilah tugas negara, harus bisa melindungi masyarakat bawah agar mereka tidak semakin terpuruk, negara harus hadir di sini," ujar Arief.

Arief mengatakan, solusi jangka pendek, pemerintah bisa kembali menggelontorkan bantuan sosial atau bantuan permodalan seperti saat pandemi Covid-19.

"Saat pandemi itukan pemerintah gencar memberikan bantuan-bantuan, nah menurut saya, pemprov bisa mengusulkan ke pemerintah pusat untuk kembali menyalurkan bantuan-bantuan seperti saat Covid-19," tutur Arief.

Arief menyebutkan, selain solusi jangka pendek, Pemprov Jabar bisa menginventarisasi pangan daerah.

"Pemerintah provinsi harus melihat alternatif-alternatif pangan yang ada di daerah, pastikan rantai pangan di Jawa Barat itu lancar. Karena dengan mulusnya rantai pangan, akan mengurangi potensi inflasi," ucap dia.

Jadi misalkan ada sumber pangan alternatif di Lembang, itu harus disiapkan.

"Selain itu, pemerintah juga harus memantau spekulasi. Pemerintah harus hadir, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang bisa membuat inflasi naik lagi," kata Arief.