Polisi Mulai Selidiki Kasus Ormas Rampas 16 Sapi Milik Peternak di Sumedang

KOMPAS.com - Kasus dugaan perampasan 16 sapi milik peternak di Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) kini mulai diselidiki pihak kepolisian.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Humas Polres Sumedang, AKP Dedi Juhana, pada Rabu (13/7/2022).

"Masih kita dalami, kita masih melakukan penyelidikan," kata Dedi, dikutip dari TribunJabar.id.

Dedi mengatakan, polisi hingga kini belum melakukan pemeriksaan terkait kasus perampasan sapi yang berasal dari bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) RI itu.

Meski kasus ini telah menjadi sorotan publik, Dedi menjelaskan, belum ada pihak yang melapor ke pihak kepolisian terkait kasus tersebut.

"Belum ada yang melaporkan kasus ini (perampasan 16 sapi), belum ada yang diperiksa, masih kita lidik," jelasnya.

Kronologi kasus perampasan 16 sapi milik peternak oleh oknum ormas

Sebelumnya, kelompok ternak Maju Jaya 2, Desa Cilopang, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengaku bahwa 16 dari 20 sapi bantuan Kementan RI yang diterima mereka dirampas oleh 13 orang oknum anggota ormas Barisan Otot masyarakat Adat (BOMA).

Ketua kelompok peternak Maju Jaya 2, Jojo Atmaja (62), menjelaskan bahwa lima hari setelah 20 ekor sapi bantuan Kementan tiba, oknum ormas tersebut datang untuk merampas sapi yang telah dipelihara 13 peternak Maju Jaya 2.

Jojo menuturkan, oknum ormas meminta para peternak untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup mengelola sapi bantuan Kementan.

Para peternak mendapat tekanan dari oknum ormas yang datang. Bahkan mereka menunggui para peternak hingga larut malam.

"Kami ditekan, di-press, ditungggui hingga tengah malam. Akhirnya sapi mereka (oknum ormas) angkut," ujar Jojo.

Padahal, Jojo menegaskan, kelompok peternak yang dipimpinnya itulah yang berhak atas sapi bantuan dari Kementan.

Pasalnya, kelompok ternak yang dipimpinnya itulah yang mengirimkan proposal. Tim dari Kementan pun telah dua kali datang ke Desa Cilopang untuk memastikan daerah itu cocok sebagai area ternak sapi.

"Kami yang legal, kami yang berhak menerimanya, kami yang ditunjuk Kementan sebagai peternak yang cocok, malah sapi kami dirampas," keluh Jojo.

Menyeret nama Kadis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang

Selain melibatkan oknum ormas BOMA, kasus ini pun menyeret nama Kepala Dinas (Kadis) Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, Nandang Suparman.

Jojo menyampaikan bahwa oknum ormas itu menyebut nama Nandang sebagai Kadis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.

"Mereka itu (BOMA) mendapat respons dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang, Nandang Suparman. Malah saya oleh Kadis itu dimarahi agar mau menandatangani surat tidak sanggup mengelola bantuan," ungkapnya.

Tak terima namanya disebut, Nandang membantah dirinya terlibat dalam aksi perampasan 16 sapi milik peternak yang dilakukan oleh oknum ormas.

"Tidak ada, saya tegaskan tidak ada rekomendasi," kata Nandang.

Menurut Nandang, namanya dicatut oleh para oknum ormas tersebut agar aksi perampasan sapi yang dilakukannya berlangsung lancar.

"Nama saya dicatut agar mereka mulus aksinya. Soal tudingan saya menekan peternak, silakan ngobrol langsung dengan saya, di mana tekanan saya?" terangnya.

Nandang menjelaskan, polemik ini bermula ketika pihak ormas memiliki perjanjian secara lisan dengan Kementan terkait pengelolaan sapi, namun ormas itu belum memiliki kandang sapi di wilayah Sumedang.

Lantas, Ormas itu pun menghubungi kelompok ternak Maju Jaya 2 yang telah memiliki kandang dan sumber pakan sapi.

"Dengan perjanjian tertentu antara kedua belah pihak, tapi di tengah jalan perjanjian, mereka ribut," jelasnya.

Dia melanjutkan, saat sapi bantuan dari Kementan datang, ormas menagih perjanjian, sebab ormas merasa memiliki jatah, sedangkan para peternak memiliki legalitas.

"Tapi peternak tidak mau karena mereka menganggap peternaklah yang berhak (atas sapi bantuan Kementan)," imbuhnya.

Selanjutnya, terjadilah perampasan sapi yang dilakukan oknum ormas kepada kelompok ternak Maju Jaya 2.

"Komitmen mereka dengan mereka itu di luar (kewenangan) dinas," pungkasnya.