Akses Antardesa di Maluku Tengah Putus akibat Jalan Ambles

AMBON, KOMPAS.com - Akses jalan yang menghubungkan sejumlah desa di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, ambles setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Insiden jalan ambles itu terjadi tepat di Dusun Tomol, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, pada Selasa (12/7/2022) petang.

“Itu kejadiannya pas ada hujan deras Selasa kemarin,” kata Ali Samual, warga Desa Liang, kepada Kompas.com via telepon seluler, Rabu (13/7/2022).

Ali yang juga anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Desa Liang mengatakan, akibat kejadian itu, akses transportasi yang menghubungkan Desa Liang dengan sejumlah desa di lainnya di Kecamatan Salahutu lumpuh total.

“Saat ini tidak bisa lewat lumpuh total, mungkin harus bikin jembatan darurat baru bisa lewat di situ” ujarnya.

Menurutnya, jalan itu ambles lantaran tidak mampu menampung saluran air yang mengalir di bawah jalan tersebut.

“Itu ada dekar (saluran air) pas di bawah jalan itu, jadi mungkin salurannya tersumbat lalu jebol,” katanya.

Tiga hari yang lalu, musibah longsor dan pohon tumbang juga terjadi di hutan Desa Morela, Kecamatan Leihitu, yang berbatasan langsung dengan Desa Liang. Akibatnya, jalur tersebut tak bisa dilalui kendaraan.

Di hari yang sama, jalan ambles juga terjadi di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu. Kejadian itu membuat akses antardesa lumpuh. Warga segera bergotong royong membangun jembatan darurat dengan batang kayu.

Terkait kerusakan sejumlah akses jalan yang terjadi di wilayah itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Tengah, Abdul Latif Key mengaku bahwa musibah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Sebab ruas jalan yang ambles itu merupakan ruas jalan provinsi bukan kabupaten,” katanya.

Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menyebut, penanganan kerusakan jalan akibat banjir dan longsor menjadi kewenangan balai sungai dan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Untuk jalan yang rusak, tanggul yang jebol kita sudah koordinasi dengan balai sungai dan Pemprov Maluku karena itu kewenangan mereka,” katanya.