Izin Ponpes Shiddiqiyyah Batal Dicabut, Pengurus: Kepastian Santri Peroleh Pembelajaran

KOMPAS.com - Izin operasional Pondok Pesantren (Ponpes) Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur batal dicabut oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Alasan Kemenag membatalkan dicabutnya izin Ponpes Shiddiqiyyah ini agar para santri dapat kembali belajar dengan tenang.

Menteri Agama (Menag) Ad Interim Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah mengambil langkah karena menurut laporan setelah pencabutan izin, banyak santri yang meminta orangtua atau wali menjemput mereka untuk pulang.

"Dengan demikian para orangtua santri mendapat kepastian status putra-putrinya yang sedang belajar di Ponpes tersebut. Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang," ucap Muhadjir dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (11/7/2022).

Sebelumnya, pencabutan izin ini sebagai tindakan tegas karena diduga perlindungan pihak ponpes terhadap salah satu pimpinannya berinisial MSAT tersangka kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.

Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Tanggapan pengurus Ponpes Shiddiqiyyah

Kabar mengenai penbatalan pencabutan izin ini sudah diterima oleh pihak pengurus Ponpes Shiddiqiyyah dan menyambut baik keputusan tersebut.

Ketua Umum Organisasi Shiddiqiyah (Orshid) Joko Herwanto mengaku bersyukur atas pembatalan pencabutan izin tersebut.

Dengan demikian, aktivitas pendidikan di Pesantren Shiddiqiyah bisa berjalan normal.

Dia menjelaskan, pihaknya telah menerima kabar tentang pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren Shiddiqiyah pada Senin (11/7/2022) siang.

“Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya dengan adanya keputusan (pembatalan pencabutan izin) yang sudah diambil oleh Menteri Agama Ad Interim, Pak Muhajir Effendi,” kata Joko kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022) malam.

Pembatalan pencabutan izin ini juga dinilai menyangkut nasib dan masa depan anak-anak yang menempuh pendidikan di lingkungan Pesantren Shiddiqiyah.

“Beliau menyampaikan telah mencabut keputusan untuk pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah. Keputusan dari Menteri Ad Interim Pak Muhadjir ini harus disambut dengan rasa syukur,” ujar Joko.

Menurut dia, dengan dibatalkannya pencabutan izin, nasib anak-anak yang menempuh pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Shiddiqiyah tidak akan terganggu.

“Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Kami yakin bahwa semua pihak pasti setuju bahwa pesantren secara kelembagaan harus tetap ada, kepastian anak didik kita untuk memperoleh pelajaran harus tetap ada,” kata Joko.

Sumber: Kompas.com (Penulis Fika Nurul Ulya, Kontributor Jombang, Moh. Syafií | Editor Icha Rastika, Andi Hartik)