Situasi di Mamberamo Tengah Tidak Kondusif, ASN dan Pedagang Mengungsi ke Wamena

JAYAPURA, KOMPAS.com - Aksi pemalangan yang dilakukan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli RHP di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua, membuat situasi keamanan di wilayah tersebut tidak kondusif.

Akibatnya, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pedagang memilih mengungsi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Mathius D Fakiri mengaku sudah mengetahui informasi tersebut, namun belum bisa memastikan jumlah warga yang mengungsi.

"Saya belum bisa menafsirkan, tapi sudah banyak yang turun. ASN dan pedagang sudah turun ke Wamena," ujar Fakiri di Jayapura, Senin (11/7/2022).

Fakiri memastikan akan ada beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda Papua yang akan dikirim ke Mamberamo Tengah dan Jayawijaya untuk mengevaluasi keadaan dan mencari tahu penyebab pasti warga Kobakma mengungsi.

Ketua Dewan Adat Mamberamo Tengah, Michael Garsutch Yikwa, juga membenarkan informasi tersebut dan menjelaskan bahwa ada banyak orang dari luar datang ke Kobakma sejak beberapa waktu terakhir.

Orang-orang dari luar Kobakma tersebut yang disebut Michael menamai kelompok mereka dengan sebutan "Masyarakat Peduli RHP" dan melakukan aksi unjuk rasa dan memalang seluruh perkantoran, termasuk Polres Mamberamo Tengah dan beberapa ruas jalan.

"Saat ini semua kantor dipalang dan kegiatan masyarakat dilumpuhkan," kata Michael saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin.

"Ada masyarakat masuk dari Lanny Jaya dan Tolikara sehingga masyarakat (Kobakma) takut dan turun ke Wamena," sambungnya.

Menurut dia, warga setempat sempat berusaha membuka pasar, namun dilarang oleh kelompok tersebut.

Karenanya dia berharap aparat keamanan bisa segera mengatasi kondisi tersebut agar situasi keamanan bisa kembali normal.

"Aparat keamanan harus bisa segera atasi, kalau tidak aktivitas masyarakat terhenti. Sementara bank dan yang lain sudah tutup. Aktivitas pemalangan harus segera dihentikan, kita harus menghormati proses hukum," kata Michael.

Sebelumnya, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli RHP berunjuk rasa pada Sabtu (9/7/2022) akibat kasus hukum yang dihadapi Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain menggelar demonstrasi, Masyarakat Peduli RHP juga melakukan pemalangan sejumlah perkantoran, termasuk Polres Mamberamo Tengah dan beberapa ruas jalan, sehingga aktivitas masyarakat lumpuh.