Asal Usul dan Sejarah Nama Parepare

KOMPAS.com - Parepare merupakan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kota Parepare merupakan tempat kelahiran BJ Habibie, Presiden Indonesia ke-3.

Awalnya, Parepare merupakan semak belukar yang  diselingin tanah berlubang yang agak miring. 

Dalam proses perjalanannya waktu wilayah itu menjadi Kota Parepare.

Berikut ini asal usul dan sejarah nama Parepare.

Asal Usul dan Sejarah Nama Parepare

Lontara Kerajaan Suppa mengungkapkan bahwa kurang lebih abad ke XIV, salah seorang anak Raja Suppa, salah satu kerajaan suku Bugis meningggalkan istana dan pergi ke arah selatan.

Ia mendirikan wilayah sendiri karena hobinya memancing. Wilayah itu dikenal dengan Kerajaan Soreang dan Kerajaan Bacukiki yang berdiri sekitar abad XV.

Dalam kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan ke wilayah Kerajaan Bacukiki menuju Kerajaan Soreang.

Sebagai raja yang dikenal seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan, raja Gowa tertarik dengan pemandangan indah yang terhampar di depan mata. Secara otomatis, ia menyebut "Bajiki Ni Pare" yang artinya baik dibuat pelabuhan kawasan ini.

Sejak saat itulah melekat nama Parepare Kota Pelabuhan. Akhirnya, Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang berdagang di kawasan Suppa.

Parepare merupakan kota yang strategis sebagai pelabuhan, terlebih kawasan ini dilindungi oleh tanjung yang terletak di bagian depan serta ramai dikunjungi orang-orang.

Meskipun, Parepare terletak tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Letak Parepare yang strategis ini menjadi alasan Belanda merebut kota ini dan menjadikan wilayah penting di kawasan Sulawesi Selatan bagian tengah.

Parepare menjadi markas Belanda untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan.

Parepare zaman Hindia Belanda

Pada zaman Hindia Belanda, Kota Parepare berkedudukan seorang asisten residen dan controlur atau gezag hebber sebagai pimpinan pemerintahan.

Sementara, wilayah pemerintahan disebut afdeling (setingkat kabupaten) Parepare yang terdiri dari Onderafdeling (setingkat kawedanan) Barru, Onderafdeling Sidenreng Rappang, Onderafdeling Enrekang, Onderafdeling Pinrang, dan Onderafdeling Parepare.

Pada setiap Ondereafdeling berkedudukan controlur atau gezag hebber. Struktur pemerintah Hindia Belanda juga dibantu oleh aparat pemerintah raja-raja Bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sementara Parepare berkedudukan di Arung Mallusetasi.

Saat Perang Dunia II, pemerintah Hindia Belanda terhapus pada 1942.

Pada zaman Kemerdekaan Indonesia 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia).

Struktur pemerintahan di Parepare berubah dengan beberapa undang-udang, mulai Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948 yaitu dengan sebutan kepala daerah atau kepala pemerintahan negeri.

Kemudian, undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1963, istilah kota praja diganti menjadi kotamadya. Selanjutnya setelah keluar undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 status kotamadya diganti kota hingga saat ini.

Sumber:
pareparekota.go.id dan sulselprov.go.id/pages/des_kab/24