[POPULER NUSANTARA] Bupati Bengkulu Utara "Ngamuk" di Depan Menteri Luhut | Anggota TNI Dikeroyok Juru Parkir

KOMPAS.com - Berita Bupati Bengkulu Utara Mian, "ngamuk" ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, menjadi perhatian publik.

Dalam rapat zoom meeting yang membahas harga kelapa sawit pada Jumat (24/6/2022) itu, tampak Mian, seperti marah kepad Luhut.

Aksi Mian itu pun viral di media sosial. Namun sebenarnya Bupati Bengkulu Utara itu bukan marah.
Saat rapat itu, Mian begitu berapi-api saat membahas harga kelapa sawit yang terus menukik tajam ke harga termurah.

Sementara itu, seorang anggota TNI di Makassar, Sulawesi Selatan, terlibat perkelahian dengan empat warga.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Rajawali, Kota Makassar, Jumat (24/6/2022).

Setelah kejadian itu, empat pria yang mengeroyok anggota TNI itu sudah ditangkap. Keempat pelaku yakni berinisial MA (18) juru parkir, RS (14), AW (17), dan RA (17).

Berikut berita populer nusantara selengkapnya:

Video Bupati Bengkulu Utara Mian, "ngamuk" saat rapat zoom meeting membahas harga kelapa sawit viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 1.39 detik tampak Mian marah kepada luhut.

Dalam rapat itu, Mian tampak berapi-api saat membahas harga kelapa sawit yang terus menukik tajam ke harga termurah. Namun, sebenarnya, Mian tidak marah.

Bahkan Luhut sempat berseloroh, harusnya Bupati Mian menjadi TNI.

"Dulu bupatinya salah jurusan, harusnya kau masuk tentara, semangatnya 45," ujar Luhut di video itu.

Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS mengatakan, peristiwa pengeroyokan yang dialami anggota TNI bernama Serma Dedi Darmawa berawal saat korban pergi ke sebuah minimarket yang tak jauh dari asrama tempatnya berdinas.

Usai memarkirkan motor, juru parkir berinisial MA diduga menegur korban.

Teguran itu diduga membuat Serma Dedi emosi dan berakhir dengan perkelahian hingga ketiga rekannya ikut mengeroyoknya.

Usai kejadian itu, korban melapor ke polisi hingga keempat pelaku diamankan.

"Iya benar, ke empat terduga pelaku sudah diamankan di Polsek Mariso," kata Lando dikutip dari Tribunnews.com, Senin (27/6/2022).

Kepala Disdikbud Banten Tabrani mengatakan, surat rekomendasi yang dikeluarkan Wali Kota Serang itu adalah niat seorang pemimpin membantu masyarakatnya.

Namun, ia menegaskan, siswa titipan itu tidak diprioritaskan.

Masih kata tabrani, siswa itu akan diterima apabila memenuhi persyaratan sesusai aturan baik jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orangtua, dan prestasi.

“Sepanjang itu memenuhi syarat normatif sesuai jalur PPDB bisa diterima,” kata Tabrani kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya. Selasa.

Namun, apabila tidak diterima juga karena tak memenuhi persyaratan, Tabrani pun meminta agar tidak dipaksakan.

“Kita lihat, kalau zonasi tidak masuk, ada jalur pendaftaran lainnya. Ada afirmasi, perpindahan tugas orangtua, dan prestasi. Selama ada peluang di tiga jalur lainnya, kenapa tidak. Tapi kalau tidak ada (peluang), jangan dipaksakan,” ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan mengirim surat rekomendaasi untuk izin operasi Holywings. Hal itu terkait buntut dari pengunjung yang dibubarkan polisi beberapa waktu yang lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Palembang Ratu Dewa mengatakan, yang yang mengeluarkan izin terinduk pada usaha Holywings ada di pusat.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Palembang tidak bisa langsung mencabut izin operasional tempat hiburan malam tersebut.

“Perizinan Holywings yang mengeluarkan adalah pemerintah pusat, Pemkot Palembang tidak bisa langsung mencabut. Sehingga kita hanya mengirimkan surat rekomendasi dulu. Namun, untuk sekarang kita masih melakukan kajian dengan dinas terkait untuk mempelajari kasus kemarin,” kata Dewa, Selasa (28/6/2022).

Holywings kini tengah menjadi perbincangan publik lantaran karyawannya terlibat kasus penistaan agama saat mempromosikan minuman keras (miras) secara gratis.

Terkait dengan kejadian itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun ikut bereaksi atas polemik Holywings.

Kpeada Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ridwan Kamil berpesan untuk mengambil tindakan tegas jika menemukan pelanggaran yang dilakukan Holywings.

"Holywings kalau Jakarta ada di gubernur kalau di luar jakarta kewenangan izin hiburan hotel restoran ada di bupati dan wali kota. Jadi saya harapkan di Bandung dan Bogor untuk ambil tindakan tegas," kata Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/6/2022).

Bukan itu saja, Emil pun meminta Bima dan Yana untuk mengecek ulang semua kelengkapan perizinan Holywings.

"Jika secara aspek hukum dan kepatutan ada pelanggaran. Imbauan saya pada Bima Arya dan Pak Yana (tindak tegas)," katanya.

Sumber: KOMPAS.com (Penulis: Firmansyah, Aji YK Putra, Rasyid Ridho, Dendi Ramdhani | Editor : Reni Susanti, Michael Hangga Wismabrata, Gloria Setyvani Putri)