Isi Jabatan Kosong Berbulan-bulan, Gubernur Sumsel Lantik PJ Bupati OKU dan Muara Enim

Teddy Meilwansyah dilantik sebagai PJ Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kurniawan sebagai PJ Bupati Muara Enim.

Sebagai informasi, dua jabatan itu sempat tidak terisi selama beberapa bulan.

Kabupaten Muara Enim kekosongan pemimpin lantaran bupatinya, Juarsah, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus suap proyek jalan sebesar Rp 3 miliar. 

Juarsah sudah divonis bersalah dengan hukum empat tahun lima bulan penjara pada Oktober 2021.

Sedangkan OKU tidak memiliki pemimpin definitif karena bupatinya, Kuryana Azis, meninggal dunia karena Covid-19 pada 8 Maret 2021.

Kuryana meninggal setelah 11 hari dilantik sebagai Bupati OKU.

Jabatan Bupati OKU kemudian digantikan oleh Johan Anuar, wakil Kuryana.

Namun, Johan tersandung kasus dugaan penggelembungan harga lahan kuburan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,8 miliar. Johan sudah divonis pengadilan dengan penjara selama 8 tahun. 

Saat menjalani masa hukuman, Johan meninggal pada 10 Januari 2022. 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, pelantikan itu dilakukan setelah adanya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri. 

Ia pun berharap kepada para penjabat bupati untuk segera bekerja memulihkan perekonomian di daerah tersebut setelah pandemi Covid-19 berlangsung.

"Mudah-mudahan dengan ini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat segera meningkat. PJ (Bupati) OKU dan Muara Enim harus segera bekerja totalitas," kata Herman selepas pelantikan di Palembang, Jumat. 

Dalam menjalankan tugasnya, sebut Herman, seorang penjabat diberikan wewenang setara bupati.

Namun, penjabat masih bertugas sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga seluruh kegiatannya harus dilaporkan kepada gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat.

"PJ ini jabatan karier sehingga jabatan definitif ASN tidak boleh lepas. Saya mengingatkan bahwa saudara-saudara adalah ASN tapi diberikan tugas selayaknya bupati bahkan wewenang berinteraksi dengan legislatif," ujarnya.

Selain itu, Herman juga meminta kepada penjabat bupati untuk memahami karakter di daerah masing-masing. 

"Sebagai pemimpin tertinggi jangan semena-mena karena ada aturan yang menaungi kita," tegas Herman.