Sudah Sebulan Posisi Kepala Disbudpar Papua Barat Kosong, Pegawai Mogok Kerja

Hal itu menyebabkan proses pengambilan keputusan dan penyerapan anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisita Provinsi Papua Barat terhambat. Memasuki triwulan II, anggaran di dinas tersebut baru terserap 11,7 persen.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Ocha Yanti meminta, hal itu harus menjadi perhatian bagi Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Sekretaris Daerah Nataniel Mandacan.

"Urusan rutinitas di kantor selama ini saja kami sudah bingung misalnya pembayaran utang piutang, gaji pegawai dan listrik serta air juga beberapa bidang yang harus melayani masyarakat namun terhambat, ini karena tidak ada pimpinan sejak Mei lalu, Kepala Dinas diganti," kata Ocha di Manokwari, Rabu (15/6/2022).

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Ruland R Sarwom mengatakan, seluruh pegawai termasuk honorer melakukan aksi mogok kerja. Aksi itu digelar hingga mendapat tanggapan dari penjabat gubernur hingga sekda.

"Mulai hari ini seluruh kabid dan kabag serta staf ASN dan tenaga honorer melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini berakhir jika ada respons dari Penjabat Gubernur maupun Sekda Papua Barat menyikapi kekosongan jabatan di dinas kami," kata Ruland.

Sekitar satu bulan lebih Ruland menunggu surat keputusan (SK) pelaksana tugas Kadis Pariwisata, tetapi belum ada keputusan dari pengambil kebijakan di provinsi.

"Beberapa kali bidang yang memiliki kewenangan di dinas ini telah berkordinasi melalui BKD Papua Barat maupun ke sekda, bahkan sekda telah menyurat ke BKD untuk menindaklanjuti namun sampai saat ini belum ada respons," ucap Ruland.

Ia menegaskan, aksi yang dilakukan para pegawai di depan Kantor Dinas Pariwisata di Kompleks Perkantoran Provinsi Papua Barat, tak menghambat proses pemerintahan.

Salah satu staf Dinas Pariwisata Papua Barat, Irman menuturkan, kekosongan jabatan kepala dinas terjadi sehari sebelum masa jabatan eks Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berakhir.

"Kepala dinas definitif waktunitu sudah diganti beberapa hari sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur. Namun belum ada penunjukan Plh Kepala Dinas," kata Irman.

Dia berharap respons cepat dari pengambil kebijakan dalam menyikapi masalah di dinas tersebut. Sehingga, administrasi di dinas berjalan lancar.

"Kalau kondisi ini terus begini bagaimana kita mau bekerja melakukan kegiatan pelayanan. Terutama pada Bulan ini dalam rangka menyabut 17 Agustus atau hari kemerdekaan ada kegiatan Gita Bahana Nusantara," ujarnya.

Para Kepala Bidang, staf ASN, dan pegawai honorer, melakukan aksi mogok dengan membentangkan spanduk di depan Kantor Dinas Pariwisata, Kompleks Perkantoran Provinsi Papua Barat di Arfai.