Kasus Kredit Fiktif Rp 7,2 M di Bank BUMD Pekanbaru, Polisi: Siapa pun yang Terlibat Kami Sikat

PEKANBARU, KOMPAS.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangkap dua tersangka kasus kredit modal kerja fiktif di Bank BUMD Cabang Pekanbaru di Provinsi Riau.

Dalam kasus tersebut, negara dirugikan sekitar Rp 7,2 miliar.

Dua tersangka yang ditangkap polisi tersebut yakni AB (46) selaku debitur, dan IO (35) sebagai mantan Manager Komersial di Bank BUMD tersebut.

Tim Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Riau, masih melakukan pengembangan kasus tersebut.

"Untuk perkembangan kasus dugaan kredit fiktif di salah satu Bank BUMD di Pekanbaru, berkas perkara kedua tersangka sudah kami kirim ke kejaksaan untuk diteliti," ungkap Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Teddy Ardian kepada Kompas.com di Polda Riau, Senin (23/5/2022) sore.

Teddy memastikan akan menindak siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus kredit fiktif itu.

"Siapa pun yang terlibat kami sikat," tegas Teddy.

Pihaknya akan mengejar pelaku yang terlibat selagi ada alat bukti.

"Pada prinsipnya, selama ada barang bukti dan alat bukti yang mendukung terkait dengan perkaranya, tentunya kita akan kejar siapa pun yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini Polda Riau berkomitmen memberantas kejahatan perbankan," jelas Teddy.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan tersangka baru dalam kasus kredit fiktif di Bank BUMD di Kota Pekanbaru, Riau.

"Penyidik menetapkan status tersangka kepada IO (35), mantan pegawai bank BUMD  Cabang Pekanbaru pada 9 Mei 2022," ujar Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau Kombes Sunarto.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tersangka, yakni AB (46) selaku debitur bank tersebut.

Tersangka AB sendiri selaku pihak yang mengelola CV PGR, CV PB, CV HK dan CV PW.

Sunarto menjelaskan, tersangka AB mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Standby Loan pada 18 Februari 2015 dan 23 Februari 2015 di bank BUMD Cabang Pekanbaru.

Dalam melakukan pencairan kredit tersebut, CV PB dan CV PGR diduga menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) tidak sah atau fiktif atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singgingi.

Pencairan duit itu masuk ke rekening giro CV PB dan CV PGR, yang dikelola AB.