Ketersediaan Hewan Kurban Masih Kurang, Pemprov Kepri Bentuk Satgas Penanganan PMK

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Ketersediaan hewan kurban untuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih kurang sekitar 2.000 ekor lebih.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, jumlah hewan kurban di tujuh kabupaten/kota pada tahun 2021 yang lalu sebanyak 7.465 ekor, baik itu sapi, kambing ataupun domba.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi menyampaikan, sampai saat ini ketersediaan hewan kurban yang tersedia sebanyak 5.708 ekor.

"Di mana jika berkaca dari tahun lalu, tentu masih ada kekurangan. Inilah yang akan kita carikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan hewan qurban tahun ini," ungkap Rika.

Hal tersebut disampaikan Rika dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Kepri, Senin (23/5/2022).

Rapat dipimpin oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad Rupatama di Kantor Gubernur Kepri, Kota Tanjungpinang.

Turut mengikuti Rakor Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, BPS Kepri serta Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kota se-Kepri.

Hingga saat ini Provinsi Kepri masih dinyatakan sebagai wilayah bebas PMK.

Namun untuk pencegahan dan antisipasi masuknya wabah PMK di, Ansar Ahmad membentuk Satgas penanganan PMK di Provinsi Kepri, dengan Sekdaprov Kepri Adi Prihantara ditugaskan sebagai ketua pelaksana.

Ansar mengungkapkan urgensi Rakor bukan hanya mengantisipasi agar PMK tidak masuk ke Kepri, namun juga langkah untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kepri menjelang Hari Raya Idul Adha, serta kebutuhan harian masyarakat.

"Karena mewabahnya PMK ini berdekatan dengan hari Raya Idul Adha, pemenuhan kebutuhan hewan kurban juga menjadi prioritas. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hewan kurban dari daerah yang tidak terkena wabah," kata Ansar.

Sampai saat ini, sudah terdapat 15 provinsi yang sudah dinyatakan tertular wabah virus PMK.

Menurut Ansar, walau tidak menular ke manusia, namun tentunya akan berdampak kepada perekonomian peternak.

"Karena Kepri juga punya sentra peternakan yang harus kita lindungi maka kita upayakan jangan sampai PMK juga mewabah di Kepri," sebut Ansar.

Kemudian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha mendatang yang masih kurang, Ansar meminta kabupaten kota se-Kepri untuk segera mengirimkan data rasionalisasi kebutuhan hewan kurban.

Terkait adanya PMK ini, Ansar juga menyatakan akan memudahkan proses mendatangkan hewan kurban dari daerah lain, dengan catatan wajib dibawa dari daerah yang tidak terkontaminasi PMK.

"Setelah itu bahas dan konkritkan bagaimana teknis datangkan hewan kurban tersebut dari provinsi lain," ujar dia.