Hari Terakhir Jabat Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom Minta Pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah Segera Disahkan

Hal itu disampaikan Befa saat melepas jabatan sebagai bupati yang telah diembannya selama dua periode terakhir di Lapangan Honai Lama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (19/5/2022).

"Masyarakat Lapago mengerti kalau saat ini ada dalam NKRI, akan bekerja, hidup di sini dan menunggu masa depan yang dijanjikan oleh kelompok lain entah itu akan jadi atau tidak, yang jelas masyarakat Lapago itu mengerti dan mereka menerima Provinsi Pegunungan Tengah, sehingga pemerintah pusat sahkan saja jangan menunggu lagi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis malam.

Ia meminta pemerintah pusat agar serius memberi dukungan jika Provinsi Pegunungan Tengah Papua jadi disahkan.

Keseriusan itu, kata dia, harus dibuktikan dengan dukungan anggaran agar ketertinggalan pembangunan di daerah itu bisa dikejar.

"Kasih provinsi jangan seperti permen, tetapi kasih dengan bobot dan harga diri negara jika provinsi Pegunungan tengah adalah barometer di Tanah Papua sehingga regulasi anggaran harus tepat," kata dia.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat tersebut, Befa mengeklaim sebagian besar masyarakat di Pegunungan Tengah Papua, setuju dengan rencana pemekaran.

Oleh karena itu, ia memandang aksi-aksi demonstrasi menolak daerah otonomi baru (DOB), tidak mewakili suara masyarakat dan hanya dilakukan atas dorongan kepentingan oknum-oknum tertentu.

"Sebenarnya masyarakat di Pegunungan Tengah Papua ini siap menerima perubahan yang dibuat oleh pemerintah pusat, mereka yang ada di Provinsi Papua, gubernur dan jajarannya, DPR Papua, MRP, kamu pakai nama siapa mau menolak provinsi Papua Pegunungan Tengah," kata dia

"Bisa dilihat masyarakat yang besar (hadir), selama ini mereka diam, mereka bisa turun puluhan ribu bukan seribu orang," sambu Befa.

Befa pun mengeklaim telah menerima aspirasi dari para tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan di Wilayah Adat Lapago.

Mereka, tegas Befa, menginginkan adanya perubahan dengan pemekaran provinsi baru di Pegunungan Tengah Papua.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/4/2022).

Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

"Dapat disetujui (sebagai) RUU usul inisiatif DPR RI?" tanya Ketua DPR Puan Maharani selaku pemimpin rapat.