Bakar Sejumlah Dokumen Saat KPK Geledah Kantor Wali Kota Ambon, Pejabat Ini Dibawa ke Markas Brimob

AMBON, KOMPAS.com - Seorang pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon ditahan petugas lantaran diduga membakar sejumlah dokumen di dalam kamar mandi kantor Wali Kota Ambon.

Oknum pejabat berinisial OR yang menjabat sebagai kepala seksi permukiman itu melakukan aksinya saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Ambon, Selasa (17/5/2022). Penggeledahan itu terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

OR diamankan setelah penyidik KPK yang turun dari lantai 3 kantor wali kota melihat ada asap yang keluar dari dalam kamar mandi.

Karena curiga, penyidik KPK kemudian meminta personel Brimob yang sedang mengawal mereka untuk memeriksa sumber asap. Saat diperiksa, didapati OR sedang membakar sejumlah dokumen dan surat-surat lainnya.

"Itu kejadiannya tadi pas penyidik KPK turun dari atas lalu mereka lihat ada asap yang keluar dari kamar mandi, lalu dicek oleh anggota Brimob ternyata ada yang bakar itu," kata salah satu pegawai di kantor Wali Kota Ambon kepada wartawan, Selasa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com di lapangan, ada sejumlah berkas dan dokumen yang belum sempat dibakar dan langsung diselamatkan oleh personel Brimob. Selanjutnya, dokumen itu langsung diamankan. Sementara OR dibawa ke markas Brimob Polda Maluku untuk menjalani pemeriksan lebih lanjut.

Hingga saat ini yang bersangkutan masih berada di markas Brimob Polda Maluku.

Terkait dengan kejadian itu, Polda Maluku belum bisa dimintai keterangannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Rustam Simanjuntak yang dikonfirmasi wartawan membantah anak buahnya telah membakar sejumlah dokumen.

"Itu seng (tidak) ada. Itu sampah yang dibakar. Menurut OR ke dong (KPK) begitu," katanya via WhatsApp.

Rustam juga membantah bahwa pembakaran dokumen yang dilakukan OR itu atas perintahnya.

"Beta punya staf OR juga sudah bilang tidak ada Kadis suruh kok," katanya.