Buntut Penyetopan Hewan Ternak karena PMK, Belum Ada Distribusi Sapi ke Balikpapan

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Kebijakan penyetopan distribusi hewan ternak khususnya sapi dan kambing ke Balikpapan karena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) berdampak besar.

Hingga Minggu (15/5/2022), sebagian operator kapal feri mengaku tidak menerima permintaan pengiriman sapi ke daerah Kalimantan, khususnya Balikpapan.

Padahal, menjelang Idul Adha biasanya pengiriman sapi dari luar daerah ke Balikpapan cukup tinggi.

Namun tahun ini justru sebaliknya karena kebijakan penyetopan distribusi hewan ternak sejak Senin (9/5/2022).

Salah satu operator kapal feri, Dharma Lautan Utama (DLU) Balikpapan mengatakan bahwa peningkatan permintaan sapi umumnya terjadi sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha.

Namun hingga saat ini, belum ada pengiriman sapi.

"Memang belum ada (pengiriman). Biasanya itu, sebulan sebelum Idul Adha sudah mulai terlihat peningkatannya. Nah, bulan ini memang tidak ada permintaan baik dari konsumen yang di Balikpapan maupun peternak di Pare-pare, itu belum ada," kata Saleh, Kepala Pimpinan Cabang DLU Balikpapan kepada Kompas.com pada Minggu (15/5/2022).

"Jadi bukan karena regulasi kalau saya lihat," sambungnya.

Saleh mengatakan, biasanya saat menjelang Idul Adha pengiriman sapi dari Sulawesi menuju Balikpapan rata-rata mencapai 200 ekor per keberangkatan.

Pada rute tersebut, keberangkatan armada feri DLU berlaku dua hari sekali dalam seminggu. Di luar itu, volume pengiriman sapi berkisar antara 20-25 ekor per keberangkatan.

"Sekali keberangkatan itu ada 200 ekor, kalau hari biasa itu 20 ekor. Paling banyak sapi dari Sulawesi," tuturnya.

Untuk diketahui, ada dua pintu masuk distribusi sapi melalui jalur laut ke Kota Balikpapan. Pertama, pengiriman dari Pare-pare, Sulawesi. Kedua, dari wilayah Jawa yang dikirimkan melalui rute Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait prosedur pengiriman sapi melalui jalur laut, Saleh menerangkan, pemasok atau peternak harus terlebih dahulu mengantongi surat kesehatan dari pihak karantina setempat.

Biasanya, sapi yang akan didistribusikan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh karantina.

“Jadi kalau tidak ada dokumen-dokumen itu kami tidak bisa membawanya ke pelabuhan tujuan. Di Pelabuhan tujuan ada pemeriksaan. Teman-teman karantina juga kan standby di pelabuhan. Paling tidak memeriksa keabsahaan dokumennya,” jelasnya.

Lebih lanjut Saleh mengatakan, pihaknya belum menentukan langkah-langkah menyikapi kebijakan penutupan jalur distribusi sapi.

“Kalau kami berharap ada sosialisasi dari pemerintah supaya kami bisa berkoordinasi dengan peternak di daerah asal. Khawatirnya, kalau sudah terlanjur sampai di sini kan repot nanti,” tandasnya.