Bertemu Pemerintah, 160 Warga Baduy Minta Wilayahnya Dibuatkan Perda Desa Adat

Kunjungan tersebut dalam rangka tradisi Seba Baduy yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Setiap tradisi Seba, warga Baduy membawa persembahan serta pesan dari leluhur untuk disampaikan kepada pemerintah.

Saat bertemu Wakil Bupati di Pendopo, warga Baduy menyampaikan amanat ingin wilayahnya dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) Desa Adat.

"Kami mempertanyakan terkait usulan tentang perda desa adat, kami setiap menghadap Baris Kolot, mereka tanya sudah sampai mana pak Jaro Perda Desa Adat, sedangkan kami belum bisa menjawab," kata Kepala Desa Kanekes, Saija di Pendopo Bupati, Jumat.

Saija mengatakan, Perda Desa Adat perlu dibuat untuk melindungi wilayah dan hak-hak warganya. Baduy sendiri, sebetulnya sudah punya Perda Hal Ulayat yang dibuat 1985 silam.

"Kalau enggak diusahakan, Baduy tidak punya payung hukum, keinginan kolot (tetua adat) supaya Baduy aman, tenteram, sejahtera jangan yang lain-lain," kata Saija.

Menjawab pertanyaan Saija, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan Pemkab Lebak sedang menggarap Perda tersebut. Ade mengatakan di tingkat provinsi Perda sudah selesai, sedangkan di Lebak masih terus dikaji oleh para ahli.

Perda Desa, kata Ade, tidak hanya dibuat untuk Desa Kanekes saja yang memiliki status sebagai Desa Adat, namun juga mencakup wilayah kasepuhan yang jumlah mencapai puluhan di Kabupaten Lebak.

"Naskah akademiknya sedang dicoret-coret, harus minta pendapat dari ahli, target tahun sekarang harus selesai," kata Ade.

Ade mengatakan, Perda Desa Adat dibuat untuk melindungi hak dan tatanan warga di desa adat. Dalam Perda terdapat komitmen bersama pemerintah dan desa untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, adat istiadat dan kearifan lokal.

Perda tersebut juga mengatur terkait masa jabatan dan pemilihan kepala desa berdasarkan adat.

Dalam kesempatan tersebut, wakil Bupati juga berterima kasih kepada Warga Baduy yang telah melestarikan alam dan kebudayaan.