Utang Rp 150 Miliar untuk Infrastruktur Jalan di Blora Belum Cair, Apa yang Ditunggu?

Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan belum cairnya pinjaman tersebut karena masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Masih nunggu rekomendasi dari Kemendagri," ucap Arief saat ditemui wartawan di Rumah Dinasnya, Rabu (6/4/2022).

Arief menjelaskan sejumlah daerah seperti Rembang, Grobogan dan Sragen juga mengalami hal serupa terkait pencairan utang untuk infrastruktur jalan.

Sehingga dalam waktu dekat, mereka akan ke pemerintah pusat untuk memastikan dapat atau tidaknya persetujuan tersebut.

"Kami dengan Bupati Rembang, Bupati Grobogan dan Bupati Sragen meminta waktu untuk ke Kemendagri kaitannya dengan rekomendasi atau persetujuan dari pemerintah, jadi mau dikasih waktu untuk zoom meeting dulu setelah itu kita ke sana," kata dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut merasa pusing dengan beredarnya kabar terkait perlu tidaknya rekomendasi dari Kemendagri.

"Sebenarnya multitafsir ada yang bilang enggak usah rekomendasi, ada yang bilang harus ada rekomendasi, sebenarnya proses di DPRD kan sudah selesai, nah ini kan harus ada kejelasan, karena kita ingin agar segera ada penyerapan, kalau memang ini sudah clear akan segera kita lelang," terang dia.

Lebih lanjut, pria berusia 42 tahun tersebut menerangkan apabila Kemendagri mengeluarkan peraturan baru kalau tidak perlu rekomendasi, maka pihaknya akan keluarkan surat edaran terkait pembiayaan infrastruktur jalan.

"Sehingga bisa langsung diserap, kita perlu kejelasan itu, meminta Kemendagri untuk merespons karena kita butuh untuk pembangunan," jelas dia.

Bahkan, Arief menilai apabila tidak menunggu rekomendasi dari kemendagri, maka seharusnya utang sebesar Rp 150 miliar sudah dapat dicairkan pada Februari lalu.

"Begitu pengesahan DPRD Desember, kita berharap maksimal Februari, Maret ini bisa lelang tapi karena ini belum kan kita enggak bisa lelang, lha kita targetkan kalau bisa bulan (April) inilah maksimal, karena nilainya kan besar-besar, ruas-ruas jalan utama yang memang dikehendaki rakyat untuk dibangun," ujar dia.

Sejauh ini, Arief mengaku sudah meminta tolong kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

"Waktu di Semarang kita lapor ke Pak Gubernur soal pinjaman ini, gubernur juga sudah telepon Kemendagri untuk membantu prosesnya, kejelasannya seperti apa," jelas dia.