Angka Stunting di Manggarai Barat Masih di Atas 30 Persen, Pemkab: Pola Makan Tak Seimbang dan Kurang Perilaku Hidup Sehat

Untuk menekan angka stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat melakukan sejumlah upaya. 

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid mengatakan, persoalan stunting diintervensi melalui dua pendekatan yakni 30 persen pendekatan kesehatan dan 70 persen non kesehatan. 

Pendekatan kesehatan yang dilakukan antara lain, penimbangan, pemberian makanan tambahan, telur, dan juga unggas.

Sementara untuk non kesehatan berupa sanitasi seperti pola hidup, pola makan, dan tidak buang air besar sembarangan.

"Pendekatan kesehatan ini untuk jangka pendek. Ketika diberi makan tambahan beberapa bulan, hasilnya bisa dilihat, pasti ada penurunan stunting," kata Petrus saat diwawancara Kompas.com di ruang kerjanya, Senin (4/4/2022).

Sedangkan untuk non kesehatan, kata dia, butuh waktu yang lebih lama mengukurnya.

Penyebab stunting

Petrus menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting. Salah satunya adalah pola asuh, khususnya dalam hal makanan. 

Menurutnya, anak yang tak makan daging tak lantas menderita stunting. Sebab, stunting bukan hanya faktor nutrisi melainkan juga harus bergizi dan berimbang. 

"Buktinya, di kota yang ekonominya bagus, masih ada yang sunting. Artinya, bukan soal makan daging, tetapi lebih banyak karena pola makan," terang dia.

Penyebab lain, kata dia, orang pada umumnya masih menganggap stunting bukan persoalan yang harus dicemaskan.

Tubuh yang kecil atau pendek kerap dianggap sebagai kondisi yang memang harus diterima. 

Padahal, menurutnya, hal itu sangat berpengaruh bagi masa depan anak.

"Mereka tidak bisa bersaing di dunia pendidikan, di dunia kerja. Dampaknya dia tidak bisa mendapatkan uang. Belum lagi dia berkeluarga. Dampak lanjutannya menghasilkan generasi stunting berikutnya," katanya.

Petrus menegaskan bahwa penanganan stunting harus mulai dari sedini mungkin, seperti edukasi kepada pasangan yang hendak menikah, pemberian makan tambahan bagi ibu hamil dan balita, dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.

"Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri itu sangat berpengaruh. Sebab remaja putri harus disiapkan kandungan sejak dini, supaya menjadi tempat yang baik bagi pertumbuhan calon-calon bayi sedari kandungan. Jika ibunya sehat, pasti melahirkan bayi yang sehat," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa faktor kesehatan dan non kesehatan harus berjalan paralel. Sehingga selain makan makanan yang bergizi juga harus memperhatikan sanitasi. 

"Jadi kalau pun makan makanan bergizi, tetapi kalau lingkungan tidak bersih, pasti anak bisa stunting," ucap Petrus.

Upaya pemkab

Untuk menekan angka sunting, Petrus menuturkan, pemkab harus melakukan aksi konvergensi berupa mengidentifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi,

Kemudian menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, serta menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi, memastikan ketersediaan dan fungsi kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksaaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, serta meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi d tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota dan melakukan reviu kinerja program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Pada tahun 2021, lanjut Petrus, angka stunting di Manggarai Barat sebenarnya sudah menurun yakni 17 persen pada Februari 2021.

Kemudian turun lagi menjadi 15 persen pada Agustus 2021.

Untuk tahun 2022, pihaknya menargetkan 17 persen prevalensi stunting di Manggarai Barat. 

Sementara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), prevalensi stunting turun di angka 9 persen pada 2026.