Sudah 5 Tahun Dana Paskibra Nihil, Begini Penjelasan Disbudporapar Nunukan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Nunukan, Kalimantan Utara, tidak mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pembinaan para Paskibra.

Hal ini menjadi keluhan sekolah sekolah SMA, khususnya di wilayah pedalaman yang ada di perbatasan RI-Malaysia. Salah satunya SMAN I Krayan Selatan.

Kepala Sekolah SMAN I Krayan Selatan Jhoni Sudai mengatakan, sejauh ini, pemerintah daerah membebankan pembiayaan pada sekolah masing-masing, yang menimbulkan kesulitan khususnya sekolah di pelosok dengan jumlah pelajar yang minim.

"Tadinya kami tidak izinkan anak-anak kami ikut pelatihan paskibra di Nunukan. Tapi, ini katanya tiap sekolah wajib mengirim Paskibra. Dari Long Layu Krayan Timur ke Bandara Long Bawan Krayan Induk saja sudah Rp 2 juta ongkosnya. Mahal karena musim hujan. Tiket pesawat katakanlah Rp 1 juta untuk dua orang," kata Jhoni, Selasa (29/3/2022).

SMAN I Krayan Selatan, menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 15 juta, dengan jumlah 50 siswa siswi. 

Untuk memberangkatkan dua pelajarnya ke Nunukan Kota, pihak sekolah merogoh BOS sebesar Rp 5 juta.

"Sebenarnya tidak cukup, tapi mau bagaimana lagi? Segitu saja adanya uang kami," kata dia.

Jhon berharap, pelatihan Paskibra memiliki anggaran khusus dari APBD Nunukan karena jika mengandalkan BOS, dana tersebut bakal habis tanpa mampu membiayai kebutuhan sekolah lainnya.

"Bagaimana ada anggaranlah untuk Paskibra. Kasihan juga pelajar kami, beruntung di Nunukan Kota panitia yang tanggung penginapan dan konsumsi. Kami kemarin pas berangkat hanya pesan sama mereka supaya jangan boros-boros,’’ kata dia.

Nihilnya anggaran Paskibra di Nunukan tidak dibantah Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), Junaedi.

"Kalau tidak salah, sudah sejak sekitar 2017 atau 2018 itu anggaran untuk Paskibra Nunukan terhenti. Sangat disayangkan memang, karena ini (Paskibra) menjadi salah satu jalan generasi perbatasan untuk

melangkah jauh ke depan dan menjadi salah satu akses memudahkan cita-citanya tercapai,’’ ujar dia.

Ia mengatakan, nihilnya anggaran membuat Pemerintah Daerah Nunukan, bermohon kepada setiap Polsek dan anggota TNI di pedalaman untuk melatih dan membina para calon Paskibra.

Mereka melatih secara suka rela, sekaligus memberi pendidikan kebangsaan dan nasionalisme bagi para pelajar, sebelum akhirnya anak didik mereka dikirim ke ibu kota Kabupaten Nunukan.

Permasalahan kembali muncul, manakala anggaran untuk diberangkatkan ke Nunukan Kota butuh biaya tidak sedikit.

Sangat banyak wilayah pedalaman di Nunukan yang hanya bisa diakses dengan jalur sungai maupun hanya mampu ditempuh melalui jalur udara.

"Kalau masalah anggaran itu plotnya di TAPD. Kami juga menyayangkan Paskibra kok bisa tidak teranggarkan. Jadi untuk segala hal terkait Paskibra ini kami bingung akan seperti apa nanti,’’ ujar dia.

Saat ini, Disbudporapar Nunukan sudah menyeleksi 54 Paskibra. Sebanyak 43 Paskibra untuk Kabupaten dan 11 Paskibra segera dikirim ke Provinsi Kaltara.

"Kami berharap ini segera ada solusi. Kalau anggaran nihil seperti ini, lalu kami bebankan sepenuhnya pembiayaan dengan dana BOS, kasihan sekolah yang hanya kebagian dana BOS kecil. Untuk membiayai kebutuhan sekolahnya saja sudah susah, ditambah lagi harus menanggung biaya Paskibra,’’ ujar dia.