Jokowi: Angka Stunting Harus di Bawah 14 Persen pada 2024, Jangan Luput

SOE, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menargetkan, prevalensi kekerdilan atau stunting di semua daerah di Indonesia pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3/2022).

Karena itu, Jokowi meminta supaya pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperhatikan target tersebut.

“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh tanah air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,”kata Jokowi di Soe, Kamis.

Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting, seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dilakukan.

“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu. Meskipun punya uang banyak tapi kalau nggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga,” kata dia.

Selain itu, Jokowi menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.

Intervensi tersebut, lanjut presiden, perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen di tahun 2024 tercapai.

“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” lanjutnya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan, pada kegiatan hari ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi tentang permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasto berharap, kehadiran Presiden Jokowi akan memberikan motivasi untuk bekerja lebih keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.

“Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk kerja lebih keras lagi,” ucap Hasto.

Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di NTT.

Bahkan, prevalensi stunting di Kabupaten TTS, menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai angka 48,3 persen, tertinggi di NTT bahkan di Indonesia.

Turut hadir mendampingi presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Ketua DPRD TTS Marcu Buana Mbau dan Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay.