Ingat, Penimbun Minyak Goreng Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Denda Rp 50 M

Setelah pencabutan HET oleh pemerintah, stok minyak goreng di pasaran pun langsung berlimpah.

Namun harga minyak goreng justru melonjak tinggi karena harganya diserahkan ke mekanisme pasar.

Tapi ternyata kelangkaan minyak masih terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan.

Terkait kelangkaan minyak goreng, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akan mengambil tindakan dengan mengumpulkan stakeholder jika sampai akhir Maret 2022 minyak goreng masih langka.

Sementara itu Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, ia menemukan seluruh rak penjualan minyak goreng di salah satu mal kosong saat ia melakukan sidak.

Namun saat dicek, pengelola baru meletakkan seluruh minyak goreng di rak penjualan.

"Baru diisi saat kita datang. Jangan sampai ada penimbunan karena harga bisa terus tinggi, jangan mengambil keuntungan," kata Fitri.

Ancaman lima tahun penjara hingga denda Rp 50 miliar

Ahli hukum pidana, Aditya Wiguna Sanjaya mengatakan penimbun minyak goreng dapat dijerat dengan Undung-undang Perdagangan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp 50 miliar.

Hal tersebut diatur dalam UU Perdagangan Pasal 29.

"Di Pasal 29 dijelaskan pelaku usaha dilarang menyimpan batang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang," kata pria yang menyelesaikan gelar doktor di bidang ilmu pidana di Universitas Brawijaya.

Ia menyebut ancaman hukuman di UU Perdagangan diatur dalam Pasal 107.

"Jika ada pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat kelangkaan barang maka bisa dipidana paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp 50 miliar," kata Aditya.

Menurutnya saksi yang dikenakan bukan hanya pidana penjara, namun juga pidana denda.

"Pasal tersebut harus diterapkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen untuk memperoleh barang kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng," tambah dia.

Untuk kasus penimbunan minyak goreng, Aditya mengatakan hal tersebut tak bida dijerat dengan KHUP.

Alasannya karena di dalam di dalam KUHP terkandung asas legalitas yang tercermin dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang dalam bahasa latin berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.

"Yang artinya adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan," kata Aditya.

Ia menjelaskan maksud dari pasal 1 itu adalah perbuatan itu hanya bisa dipidana ketika undang-undang secara jelas melarang sebelum perbuatan itu dilakukan,

Menurutnya di dalam KUHP tidak ada yang mengatur larangan tersebut dan aturan yang mengatur larangan itu ada di UU Perdagangan.

"Berdasarkan asas legalitas, larangan ini ada di UU Perdagangan. Nah secara otomatis, atas dasar asas legalitas tersebut maka yang diterapkan kepada para penimbun minyak adalah UU Perdagangan," pungkas dia.