Irigasi Warga Manggarai Barat Rusak, Ini Tanggapan Dinas Pertambangan Provinsi NTT

Tuntutan warga itu karena penambangan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut diklaim telah merusak irigasi warga.

Kepala Dinas Pertambangan Provinsi NTT Jusuf A Adoe, mengaku telah dihubungi Bupati Manggarai Barat Edistaius Endi, terkait persoalan itu.

"Kita cek di data kita, ternyata CV Tiara Mas ini, mengurus izin setelah dari Dinas Pertambangan Provinsi tidak memiliki kewenangan mengeluarkan izin," kata Jusuf kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2022).

Artinya lanjut Jusuf, CV Tiara Mas mengurus dokumen perizinan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengurusan izin itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni semua kewenangan ditarik ke pemerintah pusat.

Sehingga kata Jusuf, dia pun langsung meneruskan informasi itu ke Inspektur Tambang wilayah NTT, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis milik Kementerian ESDM yang ada di NTT.

"Kalau masyarakat telah memiliki bukti kuat soal adanya pelanggaran itu, maka saran kami dilaporkan saja ke Kementerian ESDM atau Inspektur Tambang," kata Jusuf.

Dihubungi terpisah, Inspektur Tambang Wilayah NTT Martinus Binus, mengatakan, setelah mengetahui informasi melalui media massa, pihaknya lalu mengecek data Kementerian ESDM di Mineral Online Monitoring System (MOMS).

"Setelah kami cek, badan usaha itu baru mendapat SK Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)," ujar Martinus.

Artinya, belum diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan. Jika hendak melakukan pertambangan, maka harus mengajukan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kemudian, jika nanti telah mendapatkan IUP, tidak serta merta bisa langsung melakukan aktivitas tambang. Karena, ada minimal dua syarat yakni rencana kerja anggaran dan biaya, serta harus memiliki kepala teknis tambang.

"Kita Inspektur Tambang bagian dari Kementerian ESDM berharap, agar masalah dengan masyarakat sekitar diselesaikan dengan baik oleh pemohon. Jika tidak maka permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kemungkinan besar tidak dapat diproses," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, warga Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta bupati mencabut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV Tiara Mas yang berlokasi di Sungai Wae Mese.

Warga menyebut, proses permohonan WIUP itu tanpa sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sekitar kali Wae Mese.

Selain itu, aktivitas tambang dinilai merusak bendungan irigasi Wae Cebong yang digunakan untuk pengairan lahan pertanian warga.

"Kerusakan itu membuat volume air bendungan berkurang dan mengancam lahan persawahan petani," kata Kepala Desa Compang Longgo, Fabianus S Odos, kepada Kompas.com, Senin (28/2/2022) pagi.