Komisi III DPR Temui Gubernur dan Kapolda Jateng, Bahas Persoalan Desa Wadas

Penolakan itu dilakukan karena penambangan dinilai mengeksploitasi lingkungan dan merusak ruang hidup warga Desa Wadas.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan komunikasi dari berbagai pihak perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan di Desa Wadas.

"Parameter persoalan dasar adalah kepastian komunikasi yang hari ini belum nyambung secara maksimal antara masyarakat dengan proyek ini," kata Desmond di Mapolda Jateng, Jumat (11/2/2022).

Dalam kesempatan itu, rombongan Komisi III DPR RI bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi membahas persoalan Desa Wadas.

Sebelumnya, ia juga telah mengunjungi Desa Wadas untuk bertemu secara terpisah dengan warga yang setuju dan tidak setuju.

Pihaknya memastikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akan bertanggung jawab terhadap permasalahan di Desa Wadas.

"Semuanya kita elaborasi bersama, semua kita cek. Pak Ganjar mengakui ada kekurangan-kekurangan, ke depan akan diperbaiki dan beliau akan bertanggungjawab atas kekurangan itu," ujarnya.

Desmond meminta pelaksanaan pembangunan yang tidak berdampak lingkungan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Ia berharap pendekatan tersebut bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat di Desa Wadas.

"Dasar-dasar inilah ke depan akan dievaluasi dengan pola-pola pendekatan yang semoga ke depan bisa diterima baik yang kontra maupun yang pro. Ke depan diharapkan happy semua, senang semua," ungkapnya.

Selanjutnya, persoalan Desa Wadas akan dibahas dalam rapat komisi di Jakarta untuk mengetahui rekomendasi yang harus dilakukan.

"Detail rekomendasi Komisi III Senin akan kita rapatkan, akan kita keluarkan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh kegiatan project di Desa Wadas," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akan mengajak dialog dengan masyarakat terkait permasalahan di Desa Wadas.

"Kita akan review metode pendekatan, buka dialog dengan masyarakat, review secara teknis," ungkapnya.

Ganjar mengatakan sejumlah masukan dari Komisi III DPR RI menjadi catatan dalam penyelesaian persoalan terkait pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener.

"Tadi ada masukan Komisi 3 bagus, berapa deposit yang dibutuhkan, apakah harus diambil semuanya? Seandainya yang sudah setuju itu dipakai apakah sudah mencukupi atau belum, akan kita review secara teknis dan tentu bukan saya ahlinya. Tugas saya adalah merajut dan memimpin seluruh yang berkepentingan untuk mengerjakan," jelas Ganjar.