Ganjar meminta kepada warga Desa Wadas tidak perlu takut karena saat ini tim hanya melakukan pengukuran.
"Ini hanya pengukuran saja kok jadi tidak perlu ada yang ditakuti," kata Ganjar di kantornya, Selasa (8/2/2022).
Menyusul hal tersebut, akun instagram @Ganjar_pranowo pun dihujani komentar warganet terkait perlindungan warga Desa Wadas. Merespons hal itu, Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM.
"Sudah kita bicarakan, Komnas HAM sudah kita undang, kita ngobrol juga sudah baik-baik," ungkap Ganjar.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, saat pertemuan dengan Komnas HAM memang tidak semua warga ikut hadir.
"Kita sudah komunikasi bahkan waktu itu kita minta yang jadi host-nya Komnas HAM jadi netral. Sayang saja waktu itu tidak semua mau datang," jelasnya.
Namun, Ganjar memastikan proses pengukuran lahan milik warga yang dikawal ratusan polisi itu dilakukan tanpa ada kekerasan.
"Jadi jangan khawatir, ada niatan baik, tidak ada kekerasan. Siapapun tolong letakkan pada pondasi yang sama. Temen-temen mau ngukur, sehingga nantinya softlah semuanya," jelasnya.
Sebelumnya, Kabid Advokasi YLBHI, Zainal mengatakan dari fakta lapangan yang terjadi, pihaknya menyatakan sikap mengecam keras polisi masuk kampung dan mengintimidasi warga Desa Wadas.
"Kami menolak pengukuran di Desa Wadas, tolak penambangan quarry di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener dan mengecam tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Wadas yang dilakukan oleh Polresta Purworejo," tegasnya dalam keterangan tertulis.
Sementara, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan kehadiran petugas itu atas permintaan untuk mendampingi Tim BPN dalam rangka pengukuran lahan pembangunan proyek Bendungan Bener.
Hal ini dilakukan setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada Senin, 7 Februari 2022.
"Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa Proyek Pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantu," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Iqbal menjelaskan ada sebanyak 250 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh.
"Sekitar 250 personel gabungan sudah disiapkan dari unsur TNI-Polri dan Satpol PP. Saat ini sudah standby di lokasi. Adapun kegiatan pengukuran masih berlangsung dan berjalan lancar," tambahnya.
Iqbal menegaskan penugasan tim bersifat humanis dan semata-mata melakukan pendampingan.
"Penekanan Kapolda agar pelaksanaan pendampingan harus mengedepankan aspek humanis. Dan itu kita atensi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.
https://regional.kompas.com/read/2022/02/08/185104178/ganjar-minta-warga-wadas-tak-perlu-takut-soal-pengukuran-lahan-desa-untuk