Cerita di Balik Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Razali yang Ditolak Pengadilan, Ada Keramba yang Direlokasi

Setelah menjalani beberapa proses persidangan, PN Lhokseumawe menolak permohonan suntik mati yang diajukan Nazaruddin.

Putusan itu dibacakan hakim tunggal PN Lhokseumawe Budi Sunanda pada Kamis (27/1/2022).

"Dengan ini menolak permohonan pemohon disebabkan Indonesia tidak memiliki rujukan hukum tentang eutanasia (suntik mati)," sebut hakim saat membaca putusannya.

Hakim juga mengatakan suntik mati melanggar hak asasi manusia karena sebagai upaya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Selain itu, pertimbangan lainnya termasuk masukan ulama dan bertentangan dengan syariat Islam.

Terkait hal tersebut Safaruddin dan Saputra kuasa hukum dari Nazaruddin kepada wartawan menyebutkan akan mengkaji putusan itu.

Ia juga akan mendiskusikan putusan hakim tersebut dengan kliennya. "Kita diskusikan lagi nanti," katanya.

Ia mengajukan permohonan suntik mati berkaitan denan kebijakan pemerintah kota yang akan merelokasi keramba budi daya ikan di Waduk Pusong.

Nazaruddin bercerita sejak Pemkot mengumumkan air Waduk Pusong tercemar, ia mengalami kesulitan ekonomi.

Pengumuman tersebut membuat masyarakat takut untuk membeli ikan hasil budi daya para nelayan keramba di Waduk Pusong.

"Katanya air waduk mengandung limbah. Padahal, kami sudah puluhan tahun makan ikan budi daya di waduk dan juga setiap hari mandi, tapi tidak mengalami masalah kesehatan," ucap dia, Kamis (6/1/2022).

Selain itu ia mengaku tertekan dan ketakutan karena setiap hari didatangi pihak kecamatan untuk segera mengosongkan lokasi budi daya keramba tersebut.

"Saya sangat trauma, karena setiap hari ada aparat yang datang. Kejadian ini mengingatkan saya seperti masa konflik masa lalu. Kami berharap penggusuran ini segera dibatalkan, karena ini menyangkut dengan penghidupan kami," kata Nazaruddin Razali.

Ia menilai selama ini negera tidak berpihak kepada nelayan keramba yang sudah turun temurun menggantungkan hidup di waduk tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Saya harus menanggung beban untuk membiayai kehidupan istri dan tiga anak-anak, serta dua cucu. Jika usaha keramba budi daya ikan digusur, bagaimana nasib kami? Makanya lebih baik saya disuntik mati saja," kata Nazaruddin.

“Hak masyarakat mengajukan permohonan di pengadilan. Tugas kita menyidangkan dan melihat dasar hukumnya. Apakah ada dasar hukumnya atau tidak, itu nanti yang dilihat oleh hakim,” kata Nazir, Jumat (7/1/2022).

Meski demikian, Nazir mengaku heran dengan alasan yang diajukan oleh pemohon, yaitu karena kesulitan ekonomi akibat rencana Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan menggusur keramba di Waduk Kota Lhokseumawe.

“Sepanjang saya berkarir di pengadilan, ini kasus unik dan baru pertama kali terjadi. Kalau di negara barat, itu biasanya dimohon suntik mati karena penyakit yang bertahun-tahun dan tidak sembuh-sembuh. Ini unik sekali, baru kali ini saya melihat kasus begini,” kata Nazir.

Meski begitu, dia menyebutkan, proses persidangan akan tetap digelar.

“Nanti jadwal sidangnya akan ditetapkan. Silakan diikuti saja nanti di pengadilan,” kata dia.

Sementara itu Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Tgk H Faisal Ali menyatakan dalam ajaran Islam sangat dilarang manusia meminta untuk dibunuh, termasuk melalui suntik mati.

"Orang-orang yang meminta dibunuh sangat dilarang dalam agama Islam, karena termasuk dari orang-orang putus asa dari rahmat Allah SWT. Ini perbuatan dikecam oleh Allah, karena Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang," ungkap Faisal, Jumat (7/1/2022).

Menurutnya, perbuatan meminta dibunuh itu merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Lanjut dia, Allah SWT tidak akan mencabut nyawa seseorang apabila hambanya mau berusaha agar tidak lapar.

Apalagi, dalam hal ini hanya persoalan hilangnya mata pencarian dari satu tempat.

"Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan untuk bunuh diri, masih banyak tempat lainnya bisa mencari nafkah, rahmat Allah dan kasih sayang Allah sangatlah besar. Orang tersebut bisa meminta bantuan dari keluarga, orang terdekat, masyarakat, pihak desa dan pemerintah, pasti ada jalan keluar," terang Faisal.

Menurut Heri, relokasi dilakukan karena sudah ada perjanjian antara pemerintah dan masyarakat.

“Dulu itu pembangunan waduk sudah dibebaskan lahannya oleh pemerintah. Lalu mereka, rakyat minta izin ke pemerintah buat keramba dalam waduk. Janjinya, kalau sewaktu-waktu pemerintah menggunakan waduk, baik pembersihan dan lain sebagainya akan diizinkan,” kata Heri.

Namun, saat ini, pemerintah ingin membersihkan waduk itu karena bau dan jorok.

Belakangan masyarakat menolak keputusan tersebut dengan alasan sebagai sumber pendapatan.

Padahal, kata Heri, pemerintah menyediakan opsi relokasi, pemberian bantuan keramba, bibit ikan, dan pembinaan pada warga dengan cara berkelompok.

Karena itu Heri menilai bahwa alasan permohonan suntik mati karena kecewa akan kehilangan pendapatan tidak masuk akal.

“Kita masih tahap sosialisasi, akan bersihkan waduk. Solusinya, kita relokasi petani keramba, kita beri keramba, bibit dan pembinaan. Ini yang untung siapa? Mereka juga kan. Kok dibilang pula putus asa,” kata Heri.

Dia menilai, kekecewaan Nazaruddin itu sebagai luapan emosi sementara. Tidak seserius yang diajukan sebagai permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

“Ya, mungkin kecewa sedikit. Biasalah. Tapi, yang jelas itu waduk harus kami bersihkan. Komplain soal jorok, bau, kumuh di waduk itu datang dari seluruh masyarakat kota. Bukan hanya warga Pusong saja,” katanya.

Jangankan suntik mati, Heri menyinggung banyak masyarakat Kota Lhokseumawe yang menolak vaksin Covid-19.

“Apalagi suntik mati, (suntik Covid-19 saja banyak yang tidak mau). Ya, kita teruskan sosialisasi, kita anggap ini dinamika masyarakat biasa aja,” pungkasnya.

Alokasi dana Rp 900 juta untuk relokasi

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Lhokseumawe, M Rizal menjelaskan Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp 900 juta untuk merelokasi keramba warga di Desa Pusong.

Proyek ini sudah selesai dikerjakan dan sementara dititipkan ke Koperasi Primkopad Kota Lhokseumawe sembari menunggu pembentukan kelompok tani keramba asal Waduk Kota Lhokseumawe.

Ia meyebut sebagian nelayan keramba sudah menyerahkan nama-nama kelompok ke Camat Banda Sakti, Heri Maulana.

“Data kita, mereka yang membuka keramba di Waduk Lhokseumawe itu 130 orang. Jadi, kita buatlah program relokasi agar waduk bisa dibersihkan dan tidak merugikan mereka. Total 10 kelompok, kalau pembinaan itu harus dalam bentuk kelompok tidak boleh orang per orang,” kata Rizal.

Dia menyebutkan, pembentukan kelompok ini pun telah disosialisasikan ke warga.

Pemerintah juga telah menawarkan lokasi baru di Krueng (sungai) Cunda, Kota Lhokseumawe untuk keramba baru. Lokasi itu sekitar 50 meter dari Waduk Kota Lhokseumawe.

“Kalau mereka pun tunjukan lokasi terdekat lagi, boleh juga. Kita pasang kerambanya di situ. Intinya dimana mereka mudah akses ke keramba. Jadi sesungguhnya tak ada yang memberatkan mereka,” katanya.

Apalagi, sambung Rizal, lokasi waduk itu tidak dibolehkan membuka keramba ikan.

“Selama ini ada yang usul proposal permohonan bantuan, kalau lokasinya di waduk, itu tidak kita tindak lanjut. Karena lokasi itu dilarang budidaya ikan keramba,” terangnya.

Rizal menyebutkan, semua kebijakan itu sesungguhnya memudahkan nelayan keramba itu.

“Kalau keluhannya jauh dari lokasi sekarang, itu kan tidak masuk akal. Kan dekat sekali dengan Krueng Cunda. Terus mau budidaya ikan di waduk selalu, itu juga tidak baik, karena tak akan pernah dibantu oleh pemerintah, lokasinya dilarang keras budidaya ikan,” katanya.

Bahkan ikan dalam waduk itu sudah dinyatakan oleh Badan Lingkungan Hidup Lhokseumawe mengandung limbah B3 dan tidak sehat untuk dikonsumsi.

“Jadi, apa yang keberatannya soal tidak boleh budidaya ikan di waduk. Maka, saya mohon ini masyarakat memahami kebijakan pemerintah, karena ini untuk kebaikan nelayan dan semua masyarakat juga. Nelayan juga makmur kalau relokasi, masyarakat juga konsumsi ikan yang sehat, sesuai hasil penelitian Badan Lingkungan Hidup Lhokseumawe,” jelasnya.

Terkait permohonan suntik mati, Rizal menyebut hal tersebut tak masuk akal.

"Pertama, waduk sejak zaman dulu dilarang buka keramba, lalu direlokasi, dibina, diberdayakan. Dekat denganlokasi awal, kok malah minta suntik mati. Itu saja sudah aneh. Belum lagi bicara soal dilarang agama dan tidak dikenal sistem hukum kita," pungkasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Masriadi | Editor : I Kadek Wira Aditya, Abba Gabrillin, Gloria Setyvani Putri, Ardi Priyatno Utomo)