Temui Kapolda Maluku, Perwakilan Warga Pulau Haruku Korban Bentrok Minta Jaminan Keamanan

Dalam pertemuan itu perwakilan warga Kariuw memohon agar aparat kepolisian memberikan jaminan keamanan bagi warga di desa mereka.

Mereka juga menginginkan polisi segera membujuk warga yang sedang mengungsi untuk kembali ke kampungnya.

“Kami sangat meyesalkan adanya kejadian ini. Kami meminta agar aparat keamanan bisa mengawal masyarakat kembali ke rumah masing-masing,” pinta Ketua Paguyuban Kariuw di Ambon Piter Patty Waylapia saat pertemuan itu.

Warga  meminta perlindungan keamanan dari Kapolda Maluku agar warga Kariuw yang sedang mengungsi bisa kembali ke kampung.

Selain itu warga juga meminta agar aktor pemicu konflik di wilayah itu segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. 

“Berbicara tentang masalah tanah adat kami bersedia duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut. Kami berharap Polda Maluku juga dapat mengusut aktor di balik permasalahan kejadian tersebut,” kata Samuel, warga lainnya.

Sementara, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif menyampaikan rasa prihatin dengan adanya kejadian tersebut.

Ia mengaku Polri telah mengambil langkah cepat dan berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, serta Satuan Brimob Polda Maluku, maupun unsur TNI dalam mem-back up pengamanan.

Latif mengatakan, pendekatan keamanan dengan tokoh adat menjadi harapan bersama sehingga tidak terjadi konflik lanjutan.

Mengingat anggota Polri di lapangan tidak mungkin mem-back up semua masyarakat. 

"Diharapkan agar akar permasalah sengketa tanah yang terjadi dapat diselesaikan terlebih dahulu, sehingga tidak terulang kembali kejadian demikian, mengingat Polresta Ambon telah menangani masalah yang sama berulang kali," ujarnya. 

Latif menghimbau masyarakat, tokoh adat untuk bisa bekerja sama dengan aparat menyerahkan senjata api yang masih beredar di masyarakat.

“Keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama, mengingat konflik tersebut bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga anggota kami yang mana juga menjadi korban," tuturnya. 

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu mengaku permasalahan tersebut kini menjadi atensi untuk diselesaikan secara bersama-sama.  

"Tetap kita respons dengan baik, selalu berpikir optimis, mengingat konflik masalah tanah harus dengan duduk bersama dalam mendiskusikannya dan mengambil solusi melalui produk hukum yang dituangkan dalam surat," katanya.

"Penyelesaian harus melibatkan semua stakeholder yang ada dalam hal ini BPN dan unsur terkait dan dituangkan secara hukum yang ada dan dapat diterima oleh kedua belah pihak," lanjut dia.