Pemerintah Pusat Pastikan Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional Tetap Berjalan

AMBON, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) melaksanakan rapat koordinasi lanjutan terkait perkembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) di Jakarta, Jumat (21/1/2022). KSP ingin memastikan bahwa Maluku lumbung ikan nasional tetap berjalan sesuai rencana, mengingat hal itu merupakan janji Presiden Joko Widodo terhadap rakyat Maluku.

“Dalam monitoring KSP, ada polemik beberapa minggu terakhir di kalangan masyarakat Maluku, isu batalnya M-LIN mendominasi perbincangan berbagai kalangan di Maluku," terang Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta dalam keterangan terulis yang diterima Kompas.com, Jumat.

Febry menjelaskan bahwa pemerintah pusat secara tegas tidak pernah berencana memindahkan lumbung ikan nasional ke daerah lain. Menurutnya, proyek itu saat ini sedang dalam proses pematangan pembangunan, baik pengadaan lahan, konstruksi, maupun pembiayaan.

Febry menekankan pentingnya percepatan implementasi proyek M-LIN yang menjadi harapan besar masyarakat Maluku, sehingga sumberdaya perikanan yang melimpah di Maluku dapat termanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di Maluku.

Febry menyebut, M-LIN telah masuk dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dengan nama Proyek Pelabuhan Ambon Baru.

Adapun Pelabuhan Ambon Baru terdiri dari pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan terintegrasi yang dilengkapi dengan fish market bertaraf internasional sehingga produk perikanan yang dihasilkan oleh nelayan Maluku dapat langsung diekspor ke pasar internasional.

Dalam rapat tersebut, Ikram Sangaji selaku Asdep Perikanan Tangkap pada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) juga menyampaikan bahwa proyek M-LIN berjalan dan pemerintah terus mematangkan proses perencanaannya.

“Saat ini telah dibentuk tim KPBU yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan Perikanan yang bertugas merencanakan proyek M-LIN tersebut," kata Ikram.

Ikram melanjutkan, memang ada kendala terkait dengan lahan untuk lokasi pelabuhan. Hal itu karena ada informasi bahwa pada calon lahan di wilayah Way dan Liang terdapat indikasi ranjau sisa perang dunia kedua yang bisa membahayakan dan saat ini sedang diperdalam informasinya.

“Menyikapi perkembangan terkini, Kementerian Perhubungan telah memerintahkan Pelindo untuk segera melakukan studi kelayakan lokasi dan akan dilaksanakan ekspos hasil kajian pada pertengahan Februari mendatang," jelas Aries Wibowo, perwakilan dari Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Sidiq Pratomo dari Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerangkan bahwa sistem rantai pasok dingin sebagai bagian dari cold chain bisnis perikanan di Maluku telah rampung pada tahap kajian dan saat ini sedang dalam perencanaan untuk berjalan paralel seiring dengan pembangunan fisik pelabuhan.

Tenaga Ahli Utama KSP, Alan Koropitan menetapkan timeline kepada para pihak terkait dengan finalisasi tim KPBU kedua pihak (KKP dan Kemenhub), pada minggu depan harus segera selesai terbentuk dan tim KPBU memberikan checklist dokumen tahapan sehingga apabila ada kendala di lapangan, KSP dapat segera turun melakukan percepatan.