Pelabuhan Adikarto Mangkrak 17 Tahun, Kemendagri Dorong Kelanjutan Pembangunan

KOMPAS.com - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri, Iwan Kurniawan mengatakan, Pelabuhan Adikarto, Kulon Progo, yang mangkrak dan tak berfungsi selama 17 tahun harus diselesaikan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Adikarto, Kulon Progo, pada Kamis (20/1/2022).

Iwan mengatakan, Pelabuhan Adikarto merupakan proyek strategis nasional (PSN) sehingga harus segera diselesaikan.

"Kehadiran kami adalah untuk melakukan sinkronisasi kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah, agar pelabuhan ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan segera," kata Iwan, berdasarkan rilis yang diterima, Kamis.

Kunjungan Iwan ke pelabuhan tersebut menindaklanjuti rapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/1/2022).

Dalam rapat koordinasi itu, Pelaksana Tugas Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sugeng Hariyono menyampaikan, pembangunan nasional merupakan akumulasi dari capaian pembangunan pusat dan daerah.

Iwan melanjutkan, Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Kita dorong MOU, kemudian kita buat rencana aksinya. Harapan kami ada kontribusi yang diberikan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Bicara soal tempat pelelangan ikan ini menjadi tanggung jawab kita semua," kata Iwan.

Iwan mengatakan, di dalam Mou itu nantinya ada rencana aksi dan kajian.

Iwan meminta agar kajian menjadi prioritas sebagaimana permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kajian itu harus disegerakan dan diputuskan di dalam MoU tersebut.

Saat mendampingi peninjauan lapangan dari Dit SUPD II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Daerah Istimewa Yogyakarta Bayu Mukti mengatakan, DKP telah melakukan penyatuan aset.

"Jadi, dari kabupaten telah menyerahkan kepada provinsi, dari APBN juga sudah. Jadi, nanti pengelolaannya kan harus satu. Hal itu sudah tuntas," tutur Bayu.