NEWS
Salin Artikel

Pelabuhan Adikarto Mangkrak 17 Tahun, Kemendagri Dorong Kelanjutan Pembangunan

KOMPAS.com - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri, Iwan Kurniawan mengatakan, Pelabuhan Adikarto, Kulon Progo, yang mangkrak dan tak berfungsi selama 17 tahun harus diselesaikan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Adikarto, Kulon Progo, pada Kamis (20/1/2022).

Iwan mengatakan, Pelabuhan Adikarto merupakan proyek strategis nasional (PSN) sehingga harus segera diselesaikan.

"Kehadiran kami adalah untuk melakukan sinkronisasi kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah, agar pelabuhan ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan segera," kata Iwan, berdasarkan rilis yang diterima, Kamis.

Kunjungan Iwan ke pelabuhan tersebut menindaklanjuti rapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/1/2022).

Dalam rapat koordinasi itu, Pelaksana Tugas Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sugeng Hariyono menyampaikan, pembangunan nasional merupakan akumulasi dari capaian pembangunan pusat dan daerah.

Iwan melanjutkan, Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Kita dorong MOU, kemudian kita buat rencana aksinya. Harapan kami ada kontribusi yang diberikan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Bicara soal tempat pelelangan ikan ini menjadi tanggung jawab kita semua," kata Iwan.


Iwan mengatakan, di dalam Mou itu nantinya ada rencana aksi dan kajian.

Iwan meminta agar kajian menjadi prioritas sebagaimana permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kajian itu harus disegerakan dan diputuskan di dalam MoU tersebut.

Saat mendampingi peninjauan lapangan dari Dit SUPD II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Daerah Istimewa Yogyakarta Bayu Mukti mengatakan, DKP telah melakukan penyatuan aset.

"Jadi, dari kabupaten telah menyerahkan kepada provinsi, dari APBN juga sudah. Jadi, nanti pengelolaannya kan harus satu. Hal itu sudah tuntas," tutur Bayu.

https://regional.kompas.com/read/2022/01/21/064901678/pelabuhan-adikarto-mangkrak-17-tahun-kemendagri-dorong-kelanjutan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Regional
Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.