Kekhawatiran dan Masalah yang Belum Selesai di Lingkar IKN

Lokasi ini sebagai penyangga IKN atau berjarak sekitar 60 kilometer dari titik nol wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), rencana istana negara berdiri.

Warga Longkali, Arbani (42) menyebutkan banjir itu terjadi karena hutan penyangga di sekitar Sungai Telake kawasan hulu Longkali sudah beralih fungsi jadi perkebunan kepala sawit dan izin konsesi lainnya.

Akibat banjir tersebut, sektor pertanian dan kebun masyarakat terganggu, bahkan gagal panen.

Arbani khawatir kehadiran IKN bakal memperparah kondisi tersebut.

Selama ini, Arbani dengan kelompok tani hutannya sekitar 80-an anggota menjaga hutan seluas kurang lebih 1000 hektar di Kelurahan Sepan kawasan Riko tetangga Sepaku, ibu kota negara. Lokasi itu hanya berjarak sekitar 30 kilometer.

“Sementara ini wilayah IKN memang di daerah Pemaluan, Sepaku. Jangan sampai berkembang ke daerah kami. Kami engga tahu patok batas wilayah IKN. Jangan sampai hutan ini diambil untuk IKN,” kata dia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/1/2022).

Selain lingkungan, Arbani juga khawatir mereka bakal tersingkir dengan hadirnya IKN. Sebab, bagi dia, masyarakat lokal di sekitar IKN rata-rata tidak punya kemampuan selain bertani.

“SDM kami lemah, ekonomi kami juga lemah. Kami tidak mampu bersaing. Kami butuh perlindungan, harus ada produk UU yang lindungi kami, khusus kearifan lokal kami yaitu berkebun dan berladang,” kata dia.

“Jangan sampai hadirnya IKN kami malah habis,” pungkas dia.

Tak hanya itu, kekhawatiran lain berupa sengketa lahan yang selama ini sering mereka hadapi dengan perusahaan.

Seperti lahan masyarakat lokal diserobot perusahaan tanpa ganti rugi yang jelas ataupun perubahan status lahan masyarakat menjadi lahan negara.

“Padahal masyarakat di situ sudah turun temurun,” katanya. 

Kekhawatiran itu, kata dia, menguat di komunitas masyarakat lokal, karena tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan IKN hingga UU disahkan.

“Kami jarang dilibatkan mengenai informasi apa-apa saja yang mau dibangun. Bagaimana modelnya. Terus nasib kami ini bagaimana perlindungannya. Kami khawatir IKN ini bakal menghabisi kami,” terang dia.

Senada, Andi Hatta, warga Kelurahan Sepaku juga mengungkapkan hal sama. Lokasi Hatta berjarak sekitar 7 kilometer dengan titik nol IKN. 

“Masalah banjir sering kami hadapi di sini,” kata dia. 

Selain banjir, Hatta juga mengungkapkan akses layanan kesehatan yang masih sulit.

Selama ini masyarakat cukup kesulitan ketika ke puskesmas, merujuk pasien ke rumah sakit yang jaraknya sangat jauh. 

“Kalau anak sakit, kami bawa pakai motor bolak-balik jalan jauh,” kata dia.

Lebih jauh, dia meminta pemerintah perlu bangun Balai Latihan Kerja (BLK) biar warga belajar meningkatkan skil.

“Skil kami – kami di sini enggak ada. Kami rata-rata bertani,” kata dia.

Dia takut IKN hadir, keberadaan warga lokal bakal tergerus.

Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Muhammad Sabani, menganggap semua kekhawatiran yang disampaikan masyarakat di lingkar IKN belum terbukti.

“Itu kan hanya kekhawatiran saja. Pembangunan IKN itu bakal ramah lingkungan sesuai konsepnya green city,” kata dia.

Semua masalah yang dihadapi masyarakat lingkar IKN, klaim dia bakal terselesaikan ketika IKN hadir di lokasi tersebut.

“Jadi tidak hanya tuntas saat ini, tapi dengan IKN ini bisa dicover untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat di sana,” kata dia.

Sabani juga berharap kehadiran IKN bisa mendorong akselerasi pembangunan di Kaltim terkoneksi antar 10 kabupaten dan kota di Kaltim.

Selain itu, dia berharap perlu ada akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang memadai agar dapat ditempatkan sebagai tenaga kerja di IKN.